BPKP Kaltim Tekankan Pengendalian dalam Pembangunan IKN Bidang Cipta Karya

.

BALIKPAPAN (28/9/2022) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko dan Pengendalian Kegiatan IKN. Workshop berfokus pada pengendalian risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan IKN yang diperlukan penanganan khusus untuk menghindari atau mencegah potensi risiko yang mungkin terjadi dan dapat menghambat pencapaian target pembangunan IKN, khususnya di Bidang Cipta Karya. Perlu sinergi antar Unit Kerja Sektor dan dengan pihak balai dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan.

Berlangsung selama tiga hari, yaitu tanggal 28-30 September 2022, terlaksana di Hotel Grand Tjokro Balikpapan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu, diundang untuk menjadi narasumber untuk memberikan paparan pada sesi diskusi panel. Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan IKN Bidang Cipta Karya menjadi materi yang disajikan oleh Kepala Perwakilan kepada 45 orang peserta yang hadir.  Selain itu, hadir pula Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan IKN, Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, sebagai narasumber.
 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu, menyampaikan perlunya sinergi antar lembaga, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk memastikan pembangunan IKN berlangsung secara harmonis. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dalam proses pengadaan dan alih fungsi lahan dalam pembangunan IKN, kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak  adanya  ancaman  dan intervensi yang berpotensi menghambat proses pelaksanaan konstruksi, kolaborasi  dalam  percepatan  proses  perizinan  terkait  pemanfaatan  lahan  dan  pengendalian dampak lingkungan sehingga terwujud tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
"IKN memiliki target kualitas, tepat waktu, tepat mutu, serta kriteria pencapaian KPI yang tinggi. Hal ini menjadikan pelaksanaan  pembangunan IKN harus memiliki instrumen pengendalian yang ketat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pemanfaatan, baik secara teknis maupun administratif," ungkap Hasoloan Manalu.
 
Peserta terdiri dari Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Sistem dan Strategi Infrastruktur Permukiman, Kepala BPPW Kalimantan Timur, Kepala Seksi di BPPW Kalimantan Timur, Kepala Satuan Kerja PPP Kalimantan Timur, Para PPK pada Satuan Kerja PPP Kalimantan Timur, dan Staf Teknis di lingkungan BPPW Kalimantan Timur. Selain untuk para peserta, Workshop Manajemen Risiko dan Pengendalian Kegiatan IKN ini juga bermanfaat bagi beberapa pihak seperti Direktorat Sektor, Balai, Satker, dan PPK di BPPW Kalimantan Timur serta Direktorat Jenderal Cipta Karya.
 
(Kominfo BPKP Kaltim)