SEMARANG (26/09/2022) - Dalam upaya memastikan efektifitas penyaluran pupuk bersubsidi, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan Evaluasi atas Tata Kelola Subsidi Pupuk Tahun 2021 dan 2022 di Provinsi Jawa Tengah dan wilayah yang menjadi sampel mencakup 27 desa di Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Grobogan.

Pengendali Teknis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Luchdita Priatama bersama Tim dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi suatu negara. Pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu sehingga aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau menjadi penting.

Luchdita Priatama atau yang akrab disapa Didit tersebut menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mensubsidi pupuk dengan maksud untuk membantu petani dapat menerapkan pemupukan berimbang sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil pertanian yang optimal. Untuk itu, diperlukan desain penyaluran pupuk bersubsidi yang memudahkan petani untuk tetap memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani.

Didit menegaskan kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan, tata kelola data kebutuhan dan produksi pupuk nasional, ketepatan penetapan alokasi subsidi pupuk, ketepatan tata kelola distribusi pupuk (ketepatan sasaran, waktu, dan jumlah serta mekanisme pengawasan), dan risiko yang belum termitigasi.

Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mendorong perbaikan tata kelola terhadap kebijakan nasional subsidi pupuk maupun penyediaan pupuk secara menyeluruh. "Perbaikan tata kelola tersebut kemudian dapat berkontribusi bagi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian guna penguatan ketahanan pangan nasional," pungkasnya.

(Komiknfo BPKP Jateng Luch/Din)