BPKP NTB Adakan FGD Evaluasi Akuntabilitas Pemanfaatan Bendungan dan Irigasi

.

MATARAM (23/9/2022) - "Tugas ASN adalah melayani, memastikan progam-program pemerintah baik berbentuk jasa maupun fisik benar-benar terdelivery kepada masyarakat," ujar Kepala Perwakilan BPKP NTB Ilham Nurhidayat saat membuka acara FGD Dalam Rangka Evaluasi atas Penguatan Infrastruktur Bendungan dan Jaringan Irigasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Ilham Nurhidayat juga mengatakan bahwa peran BPKP adalah memberikan kesempatan pemanfaatan bendungan dan jaringan irigasi. Tugas BPKP yakni memetakan agar bisa mengoptimalkan infrastruktur bendungan dan irigasi dalam rangka kesejahteraan masyarakat, sehingga sesuai dengan tujuan birokrasi yaitu making delivered.

Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan Aplikasi Kuta Mandalika, sebuah sistem pengawasan pemanfaatan bendungan secara kolaboratif.  Sistem tersebut dapat digunakan oleh berbagai stakeholder bendungan untuk dapat mempermudah pengambilan keputusan terkait pemanfaatan bendungan di NTB.

Adapun peserta dalam forum FGD tersebut yaitu Kepala Balai Wilayah Sungai NT1, Hendra Ahyadi beserta jajaran, Satker Pusat & Provinsi, serta beberapa OPD terkait yakni Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan ATR BPN.

(Kominfo BPKP NTB)