Jaring Aspirasi, BPKP Hadiri FGD Pengawasan Dana Desa Bersama Komite IV DPD RI

.

SURAKARTA (19/9/2022) - Anggota Komite IV DPD RI selenggarakan focus group discussion (FGD) mengambil tema "Menuju Otonomi Dana Desa Dalam Rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun Anggaran 2022."

Pimpinan Komite IV DPD RI Abdul Hakim dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa FGD Komite IV DPD ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 yang difokuskan pada penyaluran Dana Desa tahun 2022.

Abdul Hakim menambahkan, Komite IV DPD RI berharap dengan Focus Group Discussion tersebut dapat menjaring aspirasi serta masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dan stakeholder terkait. Aspirasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan DPD RI dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada DPR, pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan, yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, antara lain agar aturan pencairan Dana Desa lebih mudah, memberi kejelasan dan memberi ruang anggaran yang lebih luas pada pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Komite IV DPD RI menegaskan bahwa pemerintah juga berusaha mencari formula yang tepat untuk terus meningkatkan kompetensi kepala desa. "Pemberian otonomi tidak cukup tanpa didukung dengan kompetensi yang andal, akan menghasilkan tata kelola yang buruk dan menimbulkan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa," papar Abdul Hakim.

Dilain pihak, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo menekankan bahwa Tingkat kemandirian desa masih sangat rendah. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa masih sangat tergantung dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota.

Paparan selanjutnya secara panel dari para narasumber, yaitu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Boyolali Insan Adi Asmono, Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Prov. Jawa Tengah Taukhid, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Widodo dan Akademisi FEB UNS Surakarta Mulyanto. Sebelum paparan, disampaikan pengantar dari anggota Komite IV DPD RI Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cashyta A. Kathmandu.

Peserta Focus Group Discussion Komite IV DPD RI adalah Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI, Pemerintah Kota Solo, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo, praktisi dan Mahasiswa Pascasarjana  FEB Universitas Sebelas Maret, Surakarta

(Kominfo BPKP Jateng / Din)