Komitmen BPKP Pabar Tingkatkan Kolaborasi Pengawasan

.

MANOKWARI (14/9/2022) - Pada 3 September lalu, pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk jenis Solar dan Pertalite. Untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut, BPKP bersama Polda dan instansi terkait sepakat untuk membahas isu ini lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Zainuri, saat melakukan kunjungan ke Polda Papua Barat.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga. Selain membahas dampak kenaikan BBM, Zainuri menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi pengawasan sesuai tujuan kegiatan dengan memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga dan tetap menjaga sikap integritas serta objektif.

“Lalu kami juga minta pendampingan kepada Polda dalam bentuk pengamanan kepada Tim BPKP yang sedang bertugas di lapangan terutama pada daerah yang rawan keamanannya dan pengamanan untuk saksi ahli BPKP yang hadir pada sidang di pengadilan tindak pidana korupsi,” sambung Zainuri.

Di samping itu, Zainuri turut membahas mengenai dana otonomi khusus (otsus) dan vaksinasi Covid-19 kepada Kapolda Papua Barat. Menurutnya, pengawalan akuntabilitas dan efektivitas dana otsus Papua dan Papua Barat harus ditingkatkan guna meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

Senada dengan yang telah disampaikan Zainuri, Daniel mengatakan adanya sinergi antara Polri dan BPKP memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Di samping itu, Polda Papua Barat akan meminta bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat atas beberapa kasus yang sedang dilakukan penyidikan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi Sjachroel Hidhayat Siregar, Korwas Bidang IPP Muhammad Irwandi dan Irwasda Kombes Godhelp Cornelis Mansembra.

(Kominfo BPKP Pabar)