Dukung Tata Kelola PT. Flobamor yang lebih baik, BPKP NTT Sepakati Kerja Sama Pengawasan

.

KUPANG (15/9/2022) - Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) bersama PT. Flobamor terkait Kerjasama Penerapan Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko, dan Kepatuhan terhadap Regulasi pada PT. Flobamor BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di Ruang Serbaguna Marungga 3 Hotel Sasando Kupang, Kepala Perwakilan BPKP NTT Sofyan Antonius hadir didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Risnandar. Disambut langsung oleh Direktur Utama PT. Flobamor Agustinus Z. Bokotei, gelaran penandatanganan MOU ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Lery Rupidara.

Selain menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 terkait regulasi BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan mengawal BUMD di daerah. Dalam menciptakan tata kelola BUMD yang baik, PT. Flobamor perlu mengambil langkah-langkah konkrit seperti pendampingan penerapan prinsip-prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) oleh BPKP.

“Inisiasi ini merupakan suatu kolaborasi yang baik agar pengelolaan PT. Flobamor dapat dilakukan secara lebih transparan dan lebih baik lagi,” ucap Kepala Perwakilan BPKP NTT Sofyan Antonius. “Ke depan, kita juga akan melakukan pendampingan pengawasan pengelolaan tiket masuk di Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, yaitu di Pulau Komodo dan Pulau Padar yang di kelola oleh PT. Flobamor,” imbuhnya

(Kominfo BPKP NTT/AT)