Buah Pengawasan BPKP Kuartal Kedua Capai 66 Triliun

.

JAKARTA (11/8/2022) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat sinergi pengawasan dengan seluruh unit kerja. Mengusung tema “PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada Hasil, Nurani dan Akal Sehat, Independen, Responsibel) Mengakar Kuat, Kinerja Hebat” diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja BPKP sehingga menghasilkan manfaat yang lebih bagi keuangan dan pembangunan Bangsa Indonesia.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam arahanya menerangkan bahwa BPKP mempunyai peran strategis dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara mulai dari ketahanan dan daya saing ekonomi, spending better belanja pemerintah, pendidikan, kesehatan, hingga bansos. Untuk itu, ia menegaskan bahwa kerja keras merupakan kolaborasi yang harus dilakukan dari seluruh elemen BPKP.

“Kerja keras kita ini adalah satu kesatuan, bukan hanya pembalapnya, bukan hanya kepala, pimpinan deputi, sesma, tapi kita satu kesatuan,’’ ujar Yusuf Ateh di Auditorium Gandhi Kantor BPKP Pusat.

Yusuf Ateh pun mengapresiasi kinerja BPKP yang telah berkontribusi sehingga menghasilkan buah pengawasan pada Triwulan II sebesar Rp66,66 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp49,40 triliun efisiensi belanja pemerintah, Rp14,02 triliun penyelamatan keuangan negara, dan Rp3,24 triliun optimalisasi penerimaan negara. Di sini Yusuf Ateh juga berpesan kepada semua unsur BPKP untuk terus dapat berbenah memperbaiki kesalahan untuk dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.

“Yang hebat itu, bukan yang tidak pernah salah, namun yang menyadari dan memperbaikinya lebih baik lagi,” tegasnya.

Selain menyoroti pemenuhan penyelesaian APP (Agenda Prioritas Pengawasan Pusat) dan APPD (Agenda Prioritas Pengawasan Daerah) 2022, dalam kegiatan ini juga dilakukan identifikasi permasalahan yang menghambat delivery kinerja, dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian agar permasalahan tidak terulang.

Yusuf Ateh juga mengutarakan beberapa catatan dalam delivery APP dan APPD 2022 untuk dapat diperhatikan dan diperbaiki ke depannya antara lain terkait prioritas pengawasan, kendali kualitas, leadership, dan koordinasi.

(Kominfo BPKP/ws)