Fokus Pengawasan P3DN: Dari Perbaikan Regulasi Hingga Realisasi

.

JAKARTA (10/8/2022) – Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan (Rakortekwas) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada 25 kementerian/lembaga secara daring.

Rakortekwas tersebut merupakan agenda pengawasan P3DN dan belanja produk dalam negeri, termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada K/L/D, untuk mengoordinasikan pengawasan APIP K/L/D di lingkup instansinya.

Dalam Rakortekwas P3DN 2022 ini disampaikan capaian komitmen dan realisasi belanja PDN pada K/L Mitra Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, perkembangan hasil pengawasan P3DN oleh BPKP, identifikasi hambatan, tantangan, rencana aksi serta langkah strategis yang konkret dan pragmatis untuk pencapaian target P3DN, serta melakukan sinergi dan kolaborasi dengan APIP dalam rangka merencanakan pengawasan berkelanjutan atas P3DN.

Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, dalam arahannya menjelaskan tiga pilar dalam model pengawasan P3DN, yaitu demand, supply, dan market. BPKP menyerahkan perencanaan pengawasan sepenuhnya kepada para APIP. “Pada monitoring terakhir yang kami lakukan, kelihatannya belum semua inspektorat menjadikan pengawasan P3DN ini dalam konteks PKPT,”  imbuh Salamat.

Pengawasan progress capaian realisasi program P3DN dilakukan terhadap dua hal, yaitu instruksi khusus dan instruksi umum. Capaian instruksi khusus dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian dari tugas khusus yang diberikan oleh Presiden kepada masing-masing pimpinan K/L. Adapun capaian instruksi umum dilakukan untuk melihat realisasi penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing K/L. Begitu pula fokus pengawasan P3DN pada triwulan ke-2 dan 3 berbeda. Pada triwulan ke-2, pengawasan P3DN berfokus untuk mengawal atau memantau komitmen belanja dan perbaikan regulasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing K/L. Selanjutnya, pada triwulan ke-3, pengawasan P3DN berfokus untuk melihat realisasi belanja PDN.

Sebagai penutup, Salamat mengutarakan bahwa hakikat dari P3DN adalah mendorong industri dalam negeri untuk menggunakan unsur-unsur produksi yang berasal dari dalam negeri. Menurutnya, yang ingin dilihat adalah seberapa besar TKDN yang telah dicapai dalam proses belanja barang dan jasa hingga triwulan 3 tahun 2022.

(Tim Kominfo/FA/AR)