Peranan SPIP Terintegrasi dalam Mencegah Benturan Kepentingan

.

MANADO – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring menyampaikan bahwa implementasi SPIP Terintegrasi dapat mengatasi terjadinya benturan kepentingan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Forum Kepegawaian Daerah se-Sulawesi Utara pada Kamis (30/6/2022). Kegiatan yang bertajuk “Profesionalitas ASN Mendukung Zona Integritas”, diikuti Sekretaris Daerah se-Sulawesi Utara, Inspektur Provinsi/Kab/Kota se-Sulawesi Utara, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah se-Sulawesi Utara di Hotel Luwansa Manado.

Membuka kegiatan forum, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi yang mewakili Gubernur menyampaikan bahwa ASN yang berkualitas merupakan suatu kebutuhan untuk mengoptimalkan keberhasilan program-program strategis di pemerintahan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, ASN harus mampu menjunjung tinggi core value BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) serta memliki integritas dan profesionalisme untuk mendukung zona integritas di tempat bertugas.

Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam melahirkan pengetahuan baru serta menjadi pemecah masalah sekaligus saling memberikan masukan dan inovasi dalam mewujudkan ASN yang profesional dalam mendukung pembangunan zona integritas di Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan pemaparan terkait dengan “Peranan SPIP dalam Mencegah Benturan Kepentingan”. Ia menjelaskan bahwa benturan kepentingan dalam pemerintahan merupakan masalah yang harus di atasi. Gratifikasi, rangkap jabatan, serta pemilihan putusan yang tidak profesional merupakan sumber benturan kepentingan yang sering terjadi.

Melalui SPIP Terintegrasi yang mengukur Manajemen Risiko Indeks, Indikator Efektifitas Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP permasalahan benturan kepentingan dapat diatasi. SPIP, diwujudkan dengan pembenahan lingkungan pengendalian yang ditunjukkan dengan komitmen serta kepemimpinan yang kondusif dan lainnya.

“Dibutuhkan kepemimpinan kondusif dimana sebelum melakukan langkah-langkah pasti mempertimbangkan risiko," ujarnya.

Lebih lanjut, terciptanya budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan harus terus digaungkan. Organisasi harus menciptakan iklim komunikasi yang terbuka serta mendorong diadakannya dialog tentang integritas secara berkala.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XI BKN Manado Kahrudin yang mewakili Kepala Kanreg XI BKN Manado. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan materi “Pola Kerja ASN Pasca Penyederhaan Birokrasi”.

Usai presentasi dari kedua narasumber, forum dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan di akhiri dengan pemberian cinderamata oleh Kepala BKD Sulawesi Utara Clay J.H. Dondokambey serta foto bersama.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)