BPKP Kalsel Identifikasi Modus Fraud pada Pemulihan Ekonomi

.

BANJARMASIN - Menurut survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud paling sering dilakukan oleh pihak internal organisasi. BPKP selaku auditor internal pemerintah, melalui Bidang Investigasi, melakukan tiga tahapan pengendalian fraud pada organisasi pemerintahan berupa pencegahan, deteksi, dan respon kecurangan.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pencegahan, pada bulan Juni 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Profiling Risiko Fraud pada sektor Pemulihan Ekonomi melalui Kemudahan Perizinan dan Berinvestasi dengan Penerapan Online Single Submission (OSS) pada DPMPTSP Kabupaten Banjar, serta Perbaikan Neraca Perdagangan melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada UIN Antasari Banjarmasin.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD), teridentifikasi modus fraud yang berisiko tinggi, antara lain suap/gratifikasi, perencanaan disusun untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu, persekongkolan, manipulasi data, dan pengadaan mengarah pada merk/vendor tertentu dengan mengabaikan ketentuan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk mencegah risiko tersebut terjadi, Tim Profiling BPKP mendampingi DPMPTSP Kabupaten Banjar dan UIN Antasari Banjarmasin untuk merumuskan mitigasi risiko fraud dengan cara penguatan sistem verifikasi dan validasi, pemantauan intensif berkala, pendeteksian praktek pinjam bendera, pembuatan sistem reward dan punishmentrolling jabatan berkala, penandatanganan Pakta Integritas, dan penetapan roadmap implementasi P3DN.

Rangkaian kolaborasi dan kerja sama beberapa pihak sangat diperlukan dalam rangka pengawalan fraud, karena masing-masing pihak punya ranah kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan. Profiling dan pemetaan risiko juga harus dilakukan berkala, sehingga dapat memberikan awareness untuk perumusan langkah-langkah mitigasi strategis dalam rangka pencegahan.

(Kominfo BPKP Kalsel)