BPKP Kalsel Berikan Strategi Pengelolaan Proyek Sektor Publik

.

BANJARBARU – Pending matters dari KPK tidak bisa dianggap remeh dan harus ditindaklanjuti. Dalam menyelesaikannya dihadapkan pada tantangan yang berupa konten, waktu, koordinasi atau sinergi sehingga diperlukan cara-cara tertentu agar tidak salah arah dalam penyelesaiannya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan membagikan strategi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan respon melalui Public Sector Project Management dan Organisational Change, sebagai solusi integrasi dan partisipasi dalam manajemen sektor publik.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap pada saat “Pertemuan Tindaklanjut Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi” yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa,(21/6/2022).

“Pada dasarnya Project Management, bukan hanya bisa memastikan lancarnya suatu proyek dan pengerjaan sampai penyelesaian yang tepat waktu, tetapi dalam project management juga harus berkolaborasi secara tim sehingga memungkinkan para anggota untuk memiliki beban dan tanggung jawab yang sama dengan manajer proyek,” ungkap Rudy.

Sementara itu, organisational change digunakan untuk membantu invididu, tim, ataupun organisasi untuk perubahan dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik.

Perlu diketahui, perubahan yang harus dikelola dalam project management ada tiga, yaitu content, people dan process. Namun yang perlu diperhatikan sebagai syarat utama dalam mengelola perubahan, yaitu arah, kompetensi dan motivasi.

Selain itu, Rudy juga mengungkapkan terdapat empat kuadran proses perubahan dari sisi internal seperti mindset dan culture, sementara dari sisi eksternal seperti behaviour dan system.

Sebagai pemicu atas penyelesaian pending matters dari KPK ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus menerapkan sistem kepercayaan atas nilai-nilai inti, sistem batasan atas risiko untuk dihindari, sistem pengendalian diagnostic atas indikator kinerja kunci dan sistem pengendalian interaktif atas ketidakpastian strategis.

“BPKP memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan instruksi presiden dalam rapat pengawasan intern Juni 2022 yaitu harus ada keseimbangan antara ‘gas’ dan ‘rem’ dengan takaran-takaran sesuai dengan data-data yang dimiliki,” tutupnya. 

(Kominfo BPKP Kalsel)