BPKP Malut Sosialisasikan Penerapan SPIP dan MR pada Kemenkumham Malut

.

TERNATE (20/6/20220 - Dalam rangka penguatan SPIP Terintegrasi dan Penerapan Manajemen Risiko, Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara mengadakan workshop SPIP dan Penerapan Manajemen Risiko bagi manajemen kanwil dan 15 satuan kerja di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara secara daring dan luring.

Acara dibuka oleh M. Adnan selaku Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Ia menyampaikan SPIP dan Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja kanwil dan satuan kerja di bawahnya. Meski menjadi indikator kinerja kantor, diharapkan SPIP bukan hanya formalitas dokumen, melainkan komitmen bersama untuk manjaga integritas mulai dari pimpinan sampai dengan staf di lingkungan Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara untuk mencapai empat tujuan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Demikian juga penerapan manajemen risiko agar dapat terus-menerus diperbaiki sehingga proses manajemen risiko dapat memberikan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan serta mencapai seluruh outcomes sebagaimana diharapkan.

Acara workshop dilanjutkan dengan paparan oleh Dwito Santoso tentang penilaian SPIP terintegrasi yang memaparkan proses penilaian mandiri, assessor yang berperan dalam melakukan penilaian mandiri serta aspek penilaian dan cara penilaian SPIP Terintegrasi sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Terkait penerapan manajemen risiko, Rizal menyampaikan gambaran penilaian risiko yang perlu diperbaiki atas praktek manajemen risiko yang sudah dibuat oleh satuan kerja di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara di antaranya adalah penilaian risiko kecurangan dalam mendukung IEPK, analisis risiko dan prioritas penanganan risiko mempertimbangkan toleransi risiko. Di samping itu satuan kerja Lapas/Rutan mempertimbangkan risiko bencana kebakaran sebagaimana yang pernah terjadi di Lapas Tangerang. Diharapkan hasil penilaian risiko dapat memberikan input penting bagi penanganan risiko terutama yang memerlukan penganggaran dalam DIPA satker.

Acara dilanjutkan dengan penyusunan daftar risiko oleh satker yang dilakukan secara daring dan luring dipandu oleh Divisi Adminitrasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara.

(Kominfo BPKP Malut/Rizal)