TERNATE (21/6/2022) - Dalam lingkup pemerintah, anggaran merupakan unsur terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Perencanaan anggaran yang baik harus diimbangi dengan penggunaan anggaran yang baik agar tidak terjadi sebuah penyimpangan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran, APIP perlu melakukan evaluasi penggunaan anggaran tiap triwulan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan APIP se-Provinsi Malut menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Triwulan II (PAPBJ TW II) Tahun 2022 pada  Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan berlangsung pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022 di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa daerah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Acara ini dihadiri oleh 11 inspektorat daerah se-Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, Koordinator Pengawasan Bidang APD Safi' Mahmud, dan Tim Evaluasi BPKP. Kegiatan ini dibuka secara resmi dengan ketukan microphone oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto menyampaikan bahwa Pengawasan sekarang telah banyak inovasinya berkat adanya Continuous Audit dan Continuous Monitoring. Penginputan Evaluasi Penyerapan Anggaran ini dilakukan dalam rangka continuous monitoring. Sementara pengadaan barang/jasa daerah berbeda dengan triwulan sebelumnya sebab di dalam triwulan ini terdapat item tambahan dalam pengawalan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dalam hal ini APIP melakukan pengawasan percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk membantu peningkatan produk UMK. Edy juga menghimbau kepada seluruh APIP untuk berkomitmen dalam pengawasan yang akuntabel.

Setelah pembukaan dilanjutkan dengan kegiatan penginputan data evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa sekaligus validasi.

(Kominfo BPKP Malut/April)