Sinergi P3DN di Kabupaten Purworejo

.

YOGYAKARTA (14/06/2022) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY Adi Gemawan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Bertempat di Hotel The Manohara, rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Said Romadhon, didampingi Inspektur Kabupaten Purworejo R. Achmad Kurniawan Kadir, dan diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dalam sambutan pembukaannya, Said Romadhon mewakili Bupati Purworejo menyampaikan agar Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen lebih cermat saat menerima hasil pekerjaan PBJ, sehingga tidak ada lagi temuan atas pelaksanaan pekerjaan baik dari auditor internal maupun eksternal. Selain itu, Said berharap pelaksanaan P3DN atas PBJ di Pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil karena aplikasi monitoring sudah tersedia dan dapat digunakan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan menyampaikan bahwa P3DN sudah lama dicanangkan, namun semakin gencar dilaksanakan akhir-akhir ini karena adanya arahan Presiden. Terkait dengan pelaksanaan P3DN yang mempunyai potensi besar melalui APBN dan APBD, Presiden RI Joko Widodo memantau kebijakan P3DN dan penggunaan katalog lokal di daerah. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk memulihkan perekonomian yang menurun selama pandemi Covid-19. Adi Gemawan juga menegaskan bahwa monitoring P3DN agar dilaksanakan rutin setiap minggu menggunakan aplikasi SiswasP3DN yang telah disediakan oleh BPKP dan dipantau langsung oleh Presiden. Pada Oktober 2022, Presiden akan mengekspos pelaksanaan P3DN pada masing-masing pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dengan membandingkan antara komitmen dan realisasinya.

Narasumber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Rr. Vicky Ariyanti menyampaikan dalam melaksanakan PBJ perlu memperhatikan unsur-unsur SPIP dan Manajemen Risiko. Apabila Manajemen Risiko diimplementasikan, maka akan terpetakan risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan meminimalisasi adanya temuan pemeriksaan. Terkait implementasi TKDN, Vicky mencontohkan dapat dilakukan dengan melakukan substitusi barang impor dengan produk dalam negeri, dengan tetap membertimbangkan risiko yang akan terjadi.

(Kominfo BPKP DIY/Dewi Kur)