Dongkrak Industri Lokal, Presiden: P3DN Harus Berhasil

.

JAKARTA – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melaporkan transaksi produk lokal di e-katalog pada bulan Juni ini berhasil saingi produk impor. Atas capaian tersebut, Presiden RI Joko Widodo meminta BPKP dan APIP serius kawal program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan harus berhasil.

Berdasarkan hasil validasi BPKP terhadap Rp180,72 T (45,18%) realisasi belanja Produk Dalam Negeri, masih ada tiga masalah utama yang perlu diselesaikan untuk menyukseskan program P3DN. Pertama, ketiadaan daftar rujukan produk dalam negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga menyulitkan perencanaan belanja produk lokal. Kedua, harga produk lokal yang masih relatif tinggi dibanding produk impor. Ketiga, pengendalian dan pemantauan efektivitas belanja produk lokal oleh manajemen belum optimal.

“Setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog sudah ada produk lokalnya,” jelas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2022. Ia pun mendorong pengembangan industri lokal untuk mengantisipasi nihilnya produk lokal pengganti.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, “Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000, ada pesanan dari pemda, ada pesanan dari pemerintah pusat 10.000 ya mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya, pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. Gak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya, APBN, APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini.”

Ia pun mengapresiasi peningkatan jumlah e-katalog lokal pemerintah daerah. “Kemarin dari 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, baru ada 46 daerah yang memiliki katalog lokal, sekarang ini kita sudah naik menjadi 123. Naiknya cepet ini pasti dikejar-kejar BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten/kota/provinsi segera memiliki e-katalog lokal,” kata Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo meminta pengawalan dilakukan secara konsisten, menjaga kepatuhan K/L/D/BUMN/BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri, dan memberikan sanksi yang tegas untuk ini.

“Saya minta kepada BPKP mensinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” pesan Joko Widodo.

Disampaikan Yusuf Ateh, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan afirmasi PDN dalam belanja pemerintah, BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif, sebagai bentuk pengawalan BPKP bersama seluruh APIP dan pengawas internal BUMN.

Rakornas Wasin Tahun 2022 yang dihadiri oleh 2.247 peserta, yakni Pimpinan K/L/D, serta pimpinan APIP K/L/D dan Pemeriksa Eksternal ini merupakan komitmen bersama untuk merumuskan solusi dan strategi pengawalan terciptanya ekosistem yang mendukung supremasi produk lokal pada pasar domestik secara berkelanjutan.

(Kominfo BPKP/nk)