Auditor Internal Juga Harus Ahli Mengawal Pembangunan Keberlanjutan

.

JAKARTA (19/5/2022) – Tidak hanya akuntabilitas keuangan dan pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memiliki komitmen untuk berperan serta dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengadaptasi konsep keberlanjutan dalam fungsi pengawasan internal. Dengan demikian, BPKP dapat secara proaktif menyelaraskan aktivitas sektor publik yang menjadi lingkup pengawasannya agar turut menyukseskan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada hari Kamis (19 Mei 2022) BPKP mengadakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Monash University Indonesia Foundation (Monash). Nota kesepahaman ini mengatur kerja sama penguatan kapasitas pengawasan intern BPKP atas program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perpaduan antara kepakaran Monash di bidang teori keberlanjutan dengan pemahaman mendalam BPKP dalam praktik pengawasan internal merupakan sebuah sinergi yang dapat menjadikan kampanye penanggulangan iklim berjalan efektif.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Presiden Yayasan Monash University Indonesia Andrew James Macintyre dan Deputi Akuntan Negara (AN) Sally Salamah, disaksikan oleh Deputi Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto yang mewakili Kepala BPKP. Dalam sambutannya Iwan mengapresiasi kerja sama antara BPKP dengan Monash dan mengharapkan agar output yang dihasilkan dapat membantu dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Iwan juga menjelaskan lima sektor prioritas pemerintah yang dapat menjadi sasaran pengawasan internal untuk menurunkan emisi karbon, yaitu sektor energi, kehutanan, pertanian, penanganan limbah, dan lahan gambut.

Acara MOU dilanjutkan dengan webinar pembangunan berkelanjutan dengan tema “Developing a Roadmap for Climate Resilience”. Dalam webinar ini, Sally Salamah sebagai salah satu keynote speaker menjelaskan bahwa auditor internal juga berperan dalam program sustainability development untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). Ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan aktivitas berkelanjutan bukan merupakan pekerjaan soliter sebuah bangsa. Diperkirakan target penurunan emisi Indonesia di tahun 2030 dapat mencapai 29% hanya dengan upaya nasional, namun dapat lebih tinggi menjadi sebesar 41% jika diperkuat dengan dukungan internasional. Selain Sally, webinar ini juga diperkaya dengan presentasi dari praktisi-praktisi terkemuka lainnya, yaitu CEO dari ClimateWorks Centre Anna Skarbek, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely,dan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma S Martini.

(Tim Kominfo BPKP/AIS/RW/IZ)