Pengawasan Kolaboratif Desa: Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan BPKP dan Stakeholders

.

JAKARTA (19/05/2022) – Membangun Indonesia dari pinggiran, merupakan salah satu visi Presiden Jokowi yang dapat membangun wilayah-wiilayah pedesaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang digelontorkan ke desa dapat bermanfaat secara nyata bagi penduduknya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap desa oleh berbagai instansi terkait harus dilaksanakan secara sinergis dan kolaboratif.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) menyelenggarakan Forum Pengawasan Kolaboratif Desa secara daring. Forum ini dihadiri oleh Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Keuangan, Perwakilan BPKP, serta Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan diselenggarakannya forum ini adalah untuk menyatukan gerak dan langkah dalam koordinasi dan sinergi pengawasan desa mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk  merumuskan strategi pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien atas keuangan pembangunan, dan aset desa.

“Kami berharap pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak pada hasil-hasil pembangunan di desa sehingga apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya pemerintahan desa yaitu dalam rangka mengatasi kemiskinan di desa dapat diwujudkan secara baik," ujar Deputi PPKD Raden Suhartono dalam pembukaan kegiatan.

Hingga akhir tahun 2022, Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat sudah cukup besar. Namun, manfaat dari besarnya Dana Desa tersebut dirasa belum signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa. Selain itu, akuntabilitas Dana Desa masih perlu banyak perbaikan. Kedua hal utama tersebut menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan adanya perubahan design pembinaan dan pengawasan desa.

Grand design pengawasan kolaboratif desa dilakukan di level pusat dan level daerah. Pengawasan kolaboratif desa di level pusat melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BPKP, Kementerian Keuangan, dan TNP2K. Sedangkan di level daerah melibatkan aparat desa, Kanwil DJPB, Dinas PMD, pendamping desa, BPD, APIP daerah, dan masyarakat. Pengawasan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran pengawasan BPKP terutama dalam mengatasi kemiskinan dan tingkat pengangguran di desa. Grand design ini menerapkan lima prinsip pengawasan kolaboratif yaitu kerja sama multi organisasi, mutual understanding, kesetaraan dan sinergi, konsensus hasil pengawasan, serta kemitraan pengawas dengan yang diawasi. Tujuan penerapan grand design adalah untuk meningkatkan kemandirian desa dan penurunan kemiskinan.

(Tim Kominfo/FA/PSS)