Pengawasan BPKP dan APIP Babel Dukung Pemberdayaan UMKM

.
 

PANGKALPINANG (18/5/2022) - Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah (Rakorwasin Keubangda) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.

Kegiatan ini membahas isu strategis yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfokus pada Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah (Rakorwasin Keubangda) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ini mengambil tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Sinergi Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pemberdayaan UMKM”.

Acara ini dibuka oleh Direktur Investigasi II selaku Plh. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Sutrisno, yang menekankan kepada koordinasi dan harmonisasi atas Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin memberikan sambutan dengan pesan kepada APIP Daerah untuk meningkatkan kapabilitasnya dan selalu berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Dari Rapat Koordinasi ini juga untuk membuka peluang bagi pencari lapangan pekerjaan d Babel, jadi kita harus menampung tenaga kerja yang tersedia secara lokal, yang paling penting semangatnya,” ujar Ridwan Djamaluddin

Salah satu tujuan diadakannya rakor ini, yaitu untuk menyusun desain pengawasan antara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APIP Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Narasumber pada acara ini terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Naziarto dengan materi potensi dan kesiapan industri lokal dan UMKM dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah daerah dalam memenuhi bobot TKDN, serta upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peluang dan menghilangkan hambatan pelaksanaan P3DN.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho menyampaikan materi mengenai desain pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Frida Aryanti menyampaikan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan peran APIP Daerah dalam mengawal P3DN dan pemberdayaan UMKM di daerah.

Direktur LKPP yang diwakili Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Emin Adhy Muhaemin menyampaikan materi tentang kebijakan TKDN dan Permasalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama atas Rencana Aksi Pengawasan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Inspektorat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(Kominfo BPKP Babel)