Pengawasan Kolaboratif BPKP Atasi Tantangan P3DN

.

BENGKULU (18/5/2022) - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melaksanakan Rakorwasin Keubangda pada Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 di Balai Raya Semarak Kota Bengkulu.

BPKP memberikan solusi atas penyelesaian isu-isu pengawasan strategis yang terjadi di wilayah kerja masing-masing perwakilan. Isu strategis yang diangkat pada Rakorwasin Keubangda kali ini adalah Pengawasan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sektor Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Bengkulu.

Rakorwasin Keubangda tahun ini bertujuan untuk mengidentifikasi ekspektasi stakeholder atas pengawasan P3DN pada sektor ketahanan pangan, desain pengawasan P3DN pada sektor ketahanan pangan, serta sinergi dan kolaborasi atas desain pengawasan P3DN tersebut.

Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Rosjonsyah sebagai Keynote Speaker mengatakan, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyadari pentingnya peran Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk mendukung perekonomian di daerah Bengkulu. Selain untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat mendukung upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini diharapkan membantu peningkatan produktivitas dan memperkuat industri manufaktur produk lokal, khususnya di daerah Bengkulu.

Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Raden Suhartono dalam sambutannya mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, P3DN di tahun 2022 difokuskan untuk memulihkan ekonomi melalui pembelian produk dalam negeri. Namun, implementasi atas program P3DN dihadapkan pada tiga tantangan, yaitu ketersediaan industri, kemampuan produksi, penayangan dalam e-purchasing dan e-tendering. Untuk itu, BPKP mengembangkan desain pengawasan yang bersifat aktual dan konvergen dalam memastikan akuntabillitas, serta akselerasi P3DN dengan mengadaptasi prinsip pengawasan kolaboratif, terutama dalam upaya penegakan hukum serta penciptaan sistem peringatan dini (early warning system).

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berkomitmen membantu pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk merealisasikan 40% belanja produk dalam negeri. Pengawasan BPKP mencakup atas perencanaan pengadaan untuk sektor ketahanan pangan, realisasi pengadaan pada kegiatan alsintan gratis, pupuk bersubsidi, dan pembangunan pelabuhan perikanan pada seluruh pemerintah daerah pada Provinsi Bengkulu, serta memastikan keberlanjutan program P3DN dengan memantau pelaksanaan atas kebijakan yang mendukung keberpihakan pada produk lokal Bengkulu di semua pemerintah daerah pada Provinsi Bengkulu.

Sinergi dan kolaborasi menjadi poin yang penting dalam pengawasan atas P3DN pada sektor ketahanan pangan. BPKP sebagai koordinator APIP dalam pengawasan P3DN sesuai Inpres 2 Tahun 2022 mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Rakorwasinkeubangda 2022) dalam rangka sinergi dan kolaborasi tersebut. Narasumber dalam Rakorwasin Keubangda 2022 terdiri dari Inspektur Jenderal Kemendagri yang diwakili oleh Inspektur IV Itjen Kemendagri , Pimpinan KPK yang diwakili oleh Direktur Korsupgah (Koordinasi, Supervisi Dan Pencegahan) Wilayah V, Kepala Biro Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Peserta Rakorwasin Keubangda 2022 terdiri dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota), Inspektur, Irwasda Kepolisian Daerah Bengkulu, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu serta Ketua Tim Harian Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) se-Provinsi Bengkulu.Rakorwasin Keubangda 2022 dilaksanakan dengan metode diskusi panel secara luring dan ditayangkan secara virtual melaui akun YouTube Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Pada sesi terakhir dilakukan penandatanganan Rencana Kolaborasi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan seluruh Inspektur di wilayah Provinsi Bengkulu.

(Kominfo BPKP Bengkulu)