BPKP Aceh Gelar Ekpose Kebijakan Akuntansi Baitul Mal

.

BANDA ACEH (28/4/2022) - Perwakilan BPKP Aceh telah menyerahkan hasil penyusunan Kebijakan Akuntansi Baitul Mal, di Gedung Utama Baitul Mal Aceh.

Kebijakan tersebut merupakan sebuah jalan tengah antara kebijakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi ini adalah sebagai pedoman dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan guna tercapainya laporan keuangan Baitul Mal transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Demikian disampaikan Indra Khaira Jaya, Kepala Perwakilan BPKP Aceh di Kantor Perwakilan BPKP Aceh.

Penyusunan Kebijakan Akutansi ini sebagai respon yang tepat atas hasil rekomendasi dari BPK. Baitul Mal sebagainya entitas akuntansi di bawah Pemerintah Aceh wajib memiliki sebuah standar khusus yang mengakomodasi agar aktivitas akuntansi di Baitul Mal dapat berjalan sesuai dengan SAP, namun dengan tanpa melupakan ketentuan yang juga ada dalam SAK. Hasil ekspose kebijakan akuntansi ini diharapkan dapat ditelaah lebih lanjut dan memberikan dampak yang signifikan terkait keandalan laporan keuangan Baitul Mal untuk periode berikutnya.

Terhadap hasil ekspose tersebut, Sekretaris Baitul Mal Rahmat menyatakan apresiasi atas kerja Perwakilan BPKP Aceh dan menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah pengaturannya dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Aceh. Sebagai sebuah pedoman, keabsahan Standar Akuntansi Baitul Mal dinyatakan oleh sebuah pernyataan hukum. Oleh sebab itu, Baitul Mal dan BPKP kemudian akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sebagai instansi yang berwenang atas pengesahan Standar Akuntansi Baitul Mal tersebut.

(Kominfo BPKP Aceh)