Kolaborasi BPKP dan DJPb Hasilkan Pembinaan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik

.

PONTIANAK (26/4/2022) – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat mengunjungi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Sinergi dalam mendukung Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Barat untuk mempertahankan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Baik DJPb maupun BPKP sama-sama mengambil andil penuh dalam mendukung raihan opini terhadap Pemda-Pemda dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi harus semakin gencar dilakukan agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dan dipertahankan di Provinsi Kalimantan Barat," demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendarahaan Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro dalam kunjungannya bersama jajaran ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 26 April 2022.

Lebih lanjut, Imik mengatakan diperlukan dukungan-dukungan yang dapat berupa semacam Focus Group Discussion (FGD) atau sharing knowledge dari berbagai pihak yang berkaitan dalam hal tata kelola pemerintahan kepada pemda se-Kalimantan Barat dalam yang bertujuan untuk memberikan pembinaan. Dalam kesempatan tersebut dibahas pula mengenai penyerapan anggaran, penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Menanggapi hal tersebut, Ayi Riyanto menyambut baik kolaborasi yang dimaksud oleh Kakanwil DJPb tersebut. Didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jonchon Samosir, Subkoordinator Keuangan Lilik Prasetyo, dan Subkoordinator Kepegawaian Bertus Hardi Pardede, Ayi mengatakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat akan siap sedia berkontribusi dalam upaya mengawal dan mendukung pemda dalam meraih dan mempertahankan opini WTP atas LKPD-nya. Dengan bantuan dari berbagai aplikasi yang mempermudah pemda dalam mengelola keuangan dan pemerintahan yang diluncurkan oleh BPKP seperti Siskeudes, SIMDA serta pembinaan terhadap BLUD yang terdapat di pemda tersebut.

Diakui, SDM menjadi salah satu permasalahan yang turut juga menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, Ayi berharap kolaborasi antara DJPB dan BPKP ini dalam pembinaan pemda dapat senantiasa menjadi pendorong pemda dalam meningkatkan tata kelola pemerintahannya sehingga dapat meraih dan mempertahankan opini WTP atas LKPDnya.

(Kominfo BPKP Kalbar/AM/FW)