Musrenbangda Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2023

.

GORONTALO (28/3/2022) - Perwakilan BPKP Gorontalo menghadiri kegiatan Musrenbangda di Gedung Kasmat Lahay Limboto Komplek Kantor Bupati Gorontalo.

Cokro R Katilie selaku Kepala Bapppeda Gorontalo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 6,2%, hanya terealisasi 2,4%. Ia pun meminta BPKP untuk menyampaikan materi terkait penyusunan anggaran berbasis risiko agar dapat menjadi salah satu acuan penyusunan APBD 2023. Serta Provinsi dapat menyampaikan rencana pembangunan provinsi tahun 2023, agar terdapat sinkronisasi perencanaan kabupaten gorontalo dengan provinsi gorontalo.

Nelson Pomalingo selaku Bupati Gorontalo menyampaikan dalam melakukan pembangunan daerah kolaborasi sangat dibutuhkan. Target vaksinasi tahap kedua sebanyak 80%, dan vaksin ketiga sebanyak 10%.

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah untuk memenuhi janji kampanye bupati dan wakil bupati. Terlebih, kontribusi Kabupaten Gorontalo mencapai 33% dari ekonomi gorontalo. Oleh karenannya, pembangunan Kabupaten Gorontalo menjadi bagian penting dalam pembangunan Provinsi Gorontalo. Selain itu, ia juga menyampaikan peningkatan pendapatan per kapita sebesar rata-rata 1 juta setiap tahunnya dan tren IPM yang senantiasa meningkat sejak tahun 2016.

Prioritas pembangunan daerah 2021-2026 yang meliputi pembangunan manusia; ketahanan ekonomi dan pengembangan wilayah; dan Pemerintahan transformatif dan ketahanan iklim.

Untuk mendukung tercapainya prioritas di atas, target pembangunan tahun 2023 difokuskan pada Pertumbuhan ekonomi 3,51%; tingkat pengangguran terbuka 3,30%; tingkat kemiskinan 14,99%; Gini rasio 0,364; dan Indeks pembangunan manusia sebesar 68,768, pungkasnya.

Raden Murwantara selaku Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo menyampaikan paradigma dalam penyelenggaraan birokrasi, yakni tugas birokrasi adalah “making delivered” menjamin manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. Dalam perencanaan wajib memperhatikan orientasi hasil, karena anggaran yang ada seharusnya adalah untuk membiayai hasil, bukan membiayai masukan/input. Selain itu, Raden menekankan dalam perencanaan juga harus mempertimbangkan sasaran strategis yang berkualitas, indikator kinerja yang tepat dan baik, serta target kinerja yang baik.

Dilanjut dengan Kepala BAPPEDA Prov. Gorontalo Dicky Sadiki, Dicky menekankan pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah kabupaten gorontalo dalam penyusunan RKPD 2023 antara lain penanggulangan Covid-19 dan vaksin, mengacu pada hasil pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; mulai penyusunan RPJPD tahap berikutnya dan kapasitas fiskal terbatas.

(kominfobpkpgorontalo/BidangAPD)