Peranan BPKP dalam Penguatan Desentralisasi Fiskal

.

MAKASSAR (10/1/202) - Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah disahkan DPR pada akhir 2021 lalu. Undang-Undang ini mengatur ulang perekonomian daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan harapan dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD bertujuan untuk mewujudkan Desentralisasi Fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. “Melalui penguatan ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” ungkap Astera. Penguatan desentralisasi fiskal dapat didukung melalui penguatan local taxing power, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Akuntabilitasnya dapat diperoleh melalui sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat dan daerah yang terintegrasi, kegiatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menyampaikan, BPKP memiliki tugas untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan UU HKPD, yaitu dengan pengawasan Dana Transfer dan Dana Desa, pengawasan atas APBD dan pelaksanaannya, pengawasan analisis harga, penyediaan sistem informasi melalui bagan standar, memberikan rekomendasi kebijakan, sinergi dan upaya bersama atas pengelolan keuangan daerah, serta sinergi sistem informasi. “Sesegera mungkin berkaitan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 terkait HKPD kita perlu membuat rencana aksi sebagaimana arahan yang telah diberikan Kepala BPKP,” tambahnya.

Diketahui, sosialisasi UU HKPD merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Deputi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hadir sebagai narasumber, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono. Kegiatan sosialisasi ini juga diikuti secara daring oleh para Deputi Kepala BPKP, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Seluruh Indonesia.

(Kominfo BPKP Sulsel/Dew)