Tata Kelola Data, Percepat Penyaluran Dana Desa

.

MANADO (13/1/2022) – Bertemakan “Realisasi dan Pengawasan Dana Desa Refleksi Tahun 2021”, Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sulawesi Utara menggelar Talkshow Nyiur Menyapa dengan pembicara Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring, serta Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani, pada Kamis (13/1).

Kegiatan yang dipandu oleh Chetiza Lumingkewas ini disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Utara. Mengawali diskusi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut Beligan Sembiring mengatakan bahwa penyaluran Dana Desa tiap-tiap daerah mempunyai beragam permasalahan. Adanya pandemi COVID-19 tentunya juga mempengaruhi penyalurannya ditambah ditemukannya data yang tidak lengkap, serta proses pencairan yang tidak sesuai prosedur.

BPKP dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap Dana Desa menjalankan tugas sebagai fungsi assurance dan consulting. Fungsi assurance berupa audit, evaluasi, dan review terkait penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Sedangkan fungsi consulting dilaksanakan secara teknis, sosialisasi melalui konsultasi pengelolaan Dana Desa, dan bimbingan bagi perangkat desa mengenai tata cara pengelolaan dana desa sehingga realisasi penyalurannya akan berjalan sesuai dengan aturan.

Lebih lanjut, masih banyaknya permasalahan data, BPKP melakukan cleansing data DTKS untuk mengetahui apakah data yang ada sudah sesuai sasaran yang ditetapkan.

“Permasalahan utamanya kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga orang yang berhak menerima adalah orang yang sesuai data," ujarnya.

Ia berharap agar manfaat Dana Desa bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat, ke depannya masyarakat ikut bersama-sama mengawasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Senada dengan itu, Kakanwil DJPb Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan penyaluran Dana Desa tahun 2021 tidak mencapai 100 persen disebabkan oleh adanya keterlambatan pertanggungjawaban atas realisasi dana pada tahap sebelumnya.

Di tahun 2021, tambahnya, pemulihan ekonomi menjadi prioritas, sehingga dibutuhkan kecepatan penyerapan Dana Desa.

“Ketika pandemi ada relaksasi, penyerapan menjadi lambat. Kalau lambat, otomatis berpengaruh pada pemulihan ekonomi pada desa. Kecepatan penyerapan dana desa sangatlah penting," katanya.

Untuk itu, ia berharap agar dokumen dan perencanaan tata kelola dipersiapkan dengan baik agar penyerapan bisa dipercepat.

(Kominfo BPKP Sulut/TH)