Sebanyak Tujuh Unit Kerja BPKP Raih Penghargaan dari KemenPAN-RB

.

JAKARTA (20/12) – Sebanyak enam unit kerja BPKP, yaitu Inspektorat BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Puslitbang Pengawasan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi WBK. Tidak hanya meraih predikat WBK, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP juga meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Seperti diketahui bahwa setiap tahunnya, Kementerian PANRB memberikan apresiasi dan penganugerahan kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah melalui rangkaian proses evaluasi.

Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Harapannya, momen ini bisa menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), dan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020 s.d 2024.

“Konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator mewujudkan good and clean governance untuk mendukung pembangunan nasional,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Berdasarkan data, usulan Zona Integritas tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2020 terdapat 3.691 unit kerja yang diusulkan, tahun ini meningkat menjadi 4.402 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Setelah melewati rangkaian proses evaluasi, terpilihlah 486 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin berpesan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal yang bersifat seremonial ataupun administratif, Road Map RB, predikat WTP, Pakta Integritas, serta anugerah WBK WBBM, tetapi harus termanivestasikan terhadap budaya kerja organisasi dan pelayanan prima.

“Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit kerja dibawah K/L/pemda agar masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan inklusi,” ujarnya.

Ma’ruf Amin  meminta agar seluruh penyelenggara negara dan jajaran birokarasi terus menjaga akhlak dan martabat yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Marilah kita jadikan integritas sebagai legacy bagi anak cucu generasi penerus bangsa," tuturnya.

(Kominfo BPKP/FIP)