Audit BPKP Ungkap Penyimpangan RDI

Selain itu dalam laporan pemeriksaan BPKP disebutkan beberapa contoh penyimpangan antara lain masalah ruislag Mabes TNI AU di Pancoran 1993.

Rekening Dana Investasi (RDI) memang belum populer, masyarakat lebih paham mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Rekening 502. Hal tersebut dapat dimaklumi karena porsi pemberitaan oleh media masa yang bertubi-tubi dan serempak. Orang awam baru mengetahuinya Apa itu RDI setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit rekening atas nama Menteri Keuangan tersebut. Hasil pemeriksaan BPKP menemukan terjadinya penyimpangan atas pengucuran dana RDI ke beberapa BUMN dan BUMD dan sebagian dana tersebut macet alias tak dapat dikembalikan. Salah satunya adalah tunggakan Pada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) senilai Rp. 1,173 Triliun, demikian dilansir oleh Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan pada edisi 16 bulan ini. Selain itu dalam laporan pemeriksaan BPKP disebutkan beberapa contoh penyimpangan antara lain masalah ruislag Mabes TNI AU di Pancoran 1993, dimana sebagai gantinya Mabes akan dibangunkan Markas Besar bertempat di Cilangkap senilai Rp. 82 Miliar oleh PT Wirontoko. Karena kesulitan Modal maka PT. Wirontoko mundur dan Menkeu saat itu Marie Muhammad menunjuk RNI sebagai penggantinya, tetapi dalam kelanjutannya tidak seperti yang direncanakan dan terjadi pembengkakan dana sampai Rp. 155 Miliar. Masih menurut Kontan, pada awal Februari 1998, RNI mengajukan kembali pinjaman RDI senilai Rp. 660 Miliar guna pengadaan obat generik, dan disetujui senilai Rp.580 Miliar untuk dibagikan ke PT Phapros, PT Indo Farma dan PT Kimia Farma, namun pada akhirnya tidak disalurkan sebagaimana peruntukannya. Masih menurut Kontan, dari Kucuran dana RDI senilai Rp. 83,67 Triliun sebanyak Rp. 250 Miliar dan US$ 3.33 Juta pengucurannya dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan tujuannya.(tgn)