Without Evidence There Is No Case

“Audit Forensik dibutuhkan dalam mendukung Criminal Justice System untuk menyajikan fakta-fakta dan mengidentifikasi perbuatan melawan hukum beserta pelakunya, pihak yang diuntungkan, dan nilai kerugian keuangan yang terjadi,” diungkapkan  Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigjen Polisi Drs.Heru Winarko, S.H. dalam seminar  “Audit Forensik: Peran dan Urgensinya dalam Mengidentifikasi dan Mengungkap Fraud” Selasa (9/4) di hotel Emersia, Bandar Lampung.

Seminar tersebut diselenggarakan oleh IAI Wilayah Lampung dengan didukung penuh oleh Perwakilan BPKP Lampung, dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama tampil sebagai narasumber Kapolda Lampung dan Kajati Lampung dengan moderator Mia Selvina, reporter Radar TV Lampung.  Pada sesi kedua, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA tampil sebagai pembicara tunggal denga moderator Drs. Nurdiono, S.E., Ak., M.M., CPA, Penasihat  IAI Wilayah Lampung.  Sedangkan pada sesi pamungkas,  Kabid Investigasi BPKP Lampung Piping Effrianto, S.E., M.Si, CFrA dan Kompol DR. I Ketut Seregig, S.H., M.H., Kanit 2 Subdit 3 Ditkrimsus Polda Lampung tampak berbagi panggung dengan moderator Agus Zahron, S.E., M.Si., Akt., Wakil Ketua IAI Wilayah Lampung.

 

Senada dengan Kapolda Lampung, narasumber lain Kajati Lampung, Ajimbar, S.H., M.H., menyatakan bahwa suatu Fraud atau Tindak Pidana Korupsi dapat diungkap dengan menggunakan dua metode yaitu Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Lebih lanjut Ajimbar mengungkapkan BPKP sebagai salah satu instansi pemerintah yang berwenang untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara, dan selama ini Kejati Lampung telah berkerjasama secara intensif dengan BPKP Lampung.

Selain itu, Ajimbar mengungkapkan bahwa Audit Forensik atau Fraud Audit diperlukan untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana korupsi hal ini sesuai prinsip “without evidence, there is no case” atau tidak ada kasus tanpa didukung dengan bukti yang memadai. Audit forensik diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang handal guna mendukung alat bukti.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi,  mengungkapkan bahwa peran auditor forensik tidak terbatas pada upaya represif saja, tetapi juga harus secara komprehensif melalui tiga pendekatan yang lain yaitu fraud prevention, fraud detection, dan fraud investigation. “Dengan melakukan pencegahan seharusnya penindakan-penindakan perkara korupsi semakin berkurang dari waktu ke waktu,” ungkap Prof. Eddy.

“80% penugasan Deputi Investigasi BPKP adalah kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Kerugian keuangan Negara yang timbul dari pengadaan barang/jasa dilakukan melalui tiga cara : mark up harga, kualitas barang yang tidak sesuai spesifikasi, dan kekurangan dalam kuantitas barang/jasa yang dibeli/dibangun.” demikian menurut Prof. Eddy. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa  di sinilah BPKP berperan sebagai ahli dalam bidang keuangan negara dan auditor forensik. “Pasal 120 ayat (1) KUHAP (UU/1981) menyebutkan dalam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat meminta pendapat orang ahli yang memiliki keahlian khusus. Pasal ini yang menjadi dasar bagi Kejaksaan bekerja sama dengan BPKP,” tambah Prof. Eddy lagi.

Kabid Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Piping Effrianto, S.E., M.Si, CFrA sebagai pembicara pertama dalam sesi ketiga, merinci lima belas langkah jenis dan risiko kecurangan dalam pengadaan barang/jasa yang dimulai dari perencanaaan pengadaan, pembentukan panitia, penetapan sistem, hingga penyerahan barang/jasa dan pembayaran pekerjaan. Dalam kesempatan tersebut Piping juga menjelaskan antara hubungan antara bukti audit dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sebagai pembicara terakhir, Kompol DR. I Ketut Seregig, S.H., M.H., Kanit 2 Subdit 3 Ditkrimsus Polda Lampung memberikan kiat-kiat terhindar dari Tindak Pidana Korupsi antara lain melalui; transparansi pengelolaan keuangan negara, menggunakan keuangan negara sesuai  ketentuan/prosedur, mengubur sifat-sifat rakus, aji mumpung, konsumtif, dan merasa tersaingi, membudayakan sifat malu dan tidak bangga dengan kekayaan hasil korupsi.

Seminar tersebut dihadiri oleh seluruh anggota IAI Wilayah Lampung, pejabat di lingkungan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung, serta para mahasiswa yang seluruhnya berjumlah tak kurang dari 100 orang.  Melalui seminar sehari ini,  Gubernur Lampung yang bertindak sebagai keynote speaker,  dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum  Sekretrariat Daerah Lampung, Drs. Adeham, M.Pd. berharap bahwa kerjasama antara BPKP, Kejati, dan Polda Lampung akan semakin solid dalam mencegah dan memberantas korupsi sehingga jumlah pejabat yang tersandung tindak pidana korupsi di Wilayah Provinsi Lampung akan semakin berkurang . (Humas BPKP Lampung/mil)