BPKP Bali Koordinasi Pengelolaan LPD Bali dengan Kajari Gianyar

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/SPIP_Karangasem21.gifGianyar (8/12) – Dalam rangka pencegahan dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat, Korwasbid Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Bali, IG. Setya Rudi Wiyana didampingi I Wayan Simpen melakukan koordinasi dengan Kajari Gianyar. Pertemuan tersebut diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Ni Wayan Sinaryati yang didampingi Kasi Pidsus Kejari Gianyar, I Wayan Empu Guana Pura, di ruang kerjanya.

Pada Kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, menyampaikan bahwa kehadiran BPKP dalam pemberian keterangan ahli (PKA) sangat diperlukan dalam melengkapi berkas pada tahap proses penuntutan suatu kasus tipikor. “Tanpa adanya pemberian keterangan ahli di depan penyidik Kejari Gianyar, maka berkas penuntutan menjadi cacat hukum”, tegasnya.

Ni Wayan Sinaryati berharap sinergi BPKP Bali dengan Kejari Gianyar yang selama ini sudah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk memerangi korupsi. Selanjutnya koordinasi diteruskan oleh Kasi Pidsus dan stafnya di ruang kerja Kasi Pidsus untuk diskusi teknis terkait dengan pengelolaan dana LPD.

Dalam diskusi ada hal yang menarik dalam permasalahan tersebut, apakah pengelolaan dana LPD di Desa Adat termasuk lingkup keuangan negara atau bukan. Mengingat desa adat di Bali sangat unik yakni memiliki wilayah, perangkat organisasi, peraturan umum (awig-awig) dan peraturan teknis (pararem) tersendiri, terpisah dari pengaturan Desa Dinas tetapi wilayahnya berada pada Desa Dinas. Masing-masing memiliki keuangan yang dikelola tersendiri. Desa adat memiliki unit usaha LPD sedangkan desa dinas memiliki usaha BUMDes. Pada kesempatan tersebut Pihak BPKP Bali, menjelaskan bahwa Desa adat di Bali dibentuk berdasarkan UU tentang pemerintah daerah dan keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi.

Pembentukan LPD diprakarsai oleh Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra dengan terbitnya Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tahun 1984 dengan membuat pilot projek di setiap Kabupaten masing-masing satu Desa. Selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Keberhasilan pilot projek tersebut ditindaklanjuti dengan pengembangan LPD di beberapa desa adat, dengan adanya peran pemerintah daerah memberikan bantuan modal awal, itu menandaskan bahwa LPD termasuk lingkup keuangan negara, dan selaras dengan pengertian keuangan negara menurut pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu kerugian akibat penyelewengan pada LPD juga merupakan kerugian keuangan negara dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Yansim).