BPKP Bali Dampingi Pemkab Jembrana Kelola BMD

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Bimtek_Jembrana.gifJembrana (7/12)- Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam penilaian dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah selama 2 hari, mulai tanggal 7 Desember sampai dengan 8 Desember 2021, bertempat di Gedung Kesenian DR. Ir. Soekarno Kabupaten Jembrana.

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2021 dibuka oleh Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Jembrana, I Nengah Ledang mewakili Bupati Jembrana dan diikuti oleh 68 orang peserta dari unsur pengurus barang dan pengelola barang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jembrana. Hadir, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, didampingi Kordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Adrian Puspawijaya dan beberapa Auditor sebagai Narasumber Bimtek.

Dalam sambutannya, Muhammad Masykur mengatakan bahwa pengelolaan dan manajemen BMD harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan berbeda dengan pengelolaan BMD, pada pengelolaan keuangan setahun sudah selesai, sedangkan di pengelolaan inventaris atau aset/BMD akan terus berkelanjutan, dari tahun ke tahun akan diikuti oleh pemeriksa, karena di tahun berjalan akan ada pertambahan dan penghapusan inventaris.

“Untuk itu, para peserta dapat mengikuti bimtek ini dengan seksama, tidak saja mampu memahami dalam mengelola BMD yang baik tapi juga bisa mengaplikasikannya di lapangan,” harap Masykur.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh I Nengah Ledang, mengatakan bahwa aset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Aset yang ditata dan dikelola, dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan fungsi-fungsi pemerintah daerah serta dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Keberhasilan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efesien dan akuntabel, diperlukan dukungan, komitmen, partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak”, jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menekankan bahwa, pengelolaan dan manajemen aset berpengaruh pada opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. “Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk selalu meningkatkan kinerja, tidak terkecuali dalam pengelolaan aset daerah,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Bupati Jembrana sangat berterima kasih kepada BPKP Bali atas kerjasama dan fasilitasinya selama ini dalam peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Jembrana (AS)