Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Aturan ini diterbitkan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia bahwa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, harus didukung oleh pejabat yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh Inspektorat daerah.

Artikel selengkapnya terdapat dalam Majalah Warta Pengawasan Edisi II Tahun 2021 yang dapat didownload pada halaman situs resmi BPKP