File Undang-Undang Kategori Peraturan Presiden Tahun 2012
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadalajara, 2010)

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Penugasan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung Untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank Century, Tbk., Yang Berada Di Luar Negeri

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

12.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 101 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi

14.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian

15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat

16.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

17.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

18.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 TentangPengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of Bangladesh On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service/Official Passports)

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik

22.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

23.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

24.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

25.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

26.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

27.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

28.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

29.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

30.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

31.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

32.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

33.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu

34.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

35.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional

36.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

37.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

38.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

39.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan)

40.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income)

41.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations(Persetujuan Tentang Keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

42.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-Negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Between The Republic Of Indonesia, Of The One Part, And The European Community And Its Member States, Of The Other Part)

43.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional

44.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Atas Penghasilan dan Atas Keuntungan Pemindahtanganan Harta)

45.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China Untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan)  Beserta Protokolnya

46.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

47.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

48.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of   Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

49.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

50.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, And Annex VI Of The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Dan Lampiran VI Dari Konvensi Internasional Tahun 1973 Tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Sebagaimana Diubah Dengan Protokol Tahun 1978 Yang Terkait Daripadanya)

51.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendments To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69))(Konvensi International Tentang Pencarian Dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran Dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))

52.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Morocco For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

53.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

54.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

55.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan

56.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

57.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penugasan Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Untuk Membangun dan  Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

58.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

59.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

60.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

61.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Slovenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

62.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

63.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

64.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

65.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

66.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

67.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Military Technical Cooperation)

68.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team di Filipina Selatan

69.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

70.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

71.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

72.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

73.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

74.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

75.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

76.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

77.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of Bosnia And Herzegovina On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)

78.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/Service Passports)

79.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

80.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

81.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

82.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement OnTrade In Goods Under the Framework Agreement OnComprehensive Economic Cooperation Among TheGovernments Of The Member Countries Of TheAssociation Of Southeast Asian Nations AndThe Republic Of Korea (Protokol Kedua Untuk MengubahPersetujuan PerdaganganBarang Dari Persetujuan KerangkaKerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh AntarPemerintahNegara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

83.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ASEANPlus Three Emergency Rice Reserve Agreement (persetujuan cadangan beras darurat ASEAN plus tiga)

84.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand(Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand)

85.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

86.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service And Special Passports)

87.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M

88.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

89.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

90.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

91.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

92.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

93.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (Persetujuan Kakao Internasional 2010)

94.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral

95.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between The Asean Sub-Region  (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan ASEAN)  dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between The Asean Sub-Region(Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan ASEAN)

96.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penugasan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase di International Centre ForSettlement Of Invesment DisputesTerkait Gugatan Churchill Mining Kepada Pemerintah Republik Indonesia

97.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kyrgyz Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

98.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

99.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

100.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

101.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengesahan Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Executive Board (Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif)

102.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara

103.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government Of The Republic Of Indonesia and the Government of Hungary on The Exemption of Visa Requirements For Holders of Diplomatic and Service Passports)

104.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

105.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports)

106.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

107.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

108.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan)

109.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immunities To The ASEAN Secretariat)

110.

Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Kazakhstan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya