File Undang-Undang Kategori Peraturan Presiden Tahun 2010
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of The Exploration And Use Of Outer Space For Peaceful Purposes)

2.

Peraturan Presiden No. 02 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)

3.

Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism)

4.

Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas

5.

Peraturan Presiden No. 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014

6.

Peraturan Presiden No. 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

7.

Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia)

8.

Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

9.

Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

10.

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

11.

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2010 Tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan di Luar Negeri

12.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

13.

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

14.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Suara Dan Keikutsertaan Dalam Dana Moneter Internasional) dan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Expand The Investment Authority Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal Dari Dana Moneter Internasional)

15.

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

16.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya

17.

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)

18.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperationamong  The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Diantara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

19.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

20.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Technical Co-Operation)

21.

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

22.

Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas

23.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

24.

Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

25.

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010

26.

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

27.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

28.

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia

29.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

30.

Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Dan Protokolnya Yang Ditandatangani di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991)

31.

Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional

32.

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional

33.

Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

34.

Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara

35.

Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

36.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

37.

Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2010 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

38.

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

39.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

40.

Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)

41.

Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

42.

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

43.

Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Passports And Service Passports)

44.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

45.

Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Economic Cooperation)

46.

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

47.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Peru On Technical And Economic Cooperation)

48.

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America) Beserta Pengaturan Pelaksanaan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America Regarding Notification Procedures)

49.

Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan

50.

Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan

51.

Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M

52.

Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

53.

Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

54.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

55.

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan

56.

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)

57.

Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

58.

Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara

59.

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 24th Geneva Congress, Swiss 2008 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-24 Di Jenewa, Swiss 2008)

60.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

61.

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

62.

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

63.

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik

64.

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

65.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus

66.

Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

67.

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

68.

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

69.

Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

70.

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

71.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

72.

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

73.

Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

74.

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan

75.

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

76.

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

77.

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

78.

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

79.

Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime (Persetujuan Asean Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika)

80.

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara

81.

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

82.

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet

83.

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2010 Tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004

84.

Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And On The Safety Of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan Tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan Tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)

85.

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc

86.

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

87.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri

88.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2010 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya