File Undang-Undang Kategori Peraturan Presiden Tahun 2013
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek Untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Agreement Between The Republic of Indonesia and The Portuguese Republic on Short-Term Stay Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports)

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pengesahan The International Institute For Democracy and Electoral Assistance Statutes (Statuta Institut Internasional Untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum)

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN)

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic Of Indonesia and the Government of the Czech Republic On Cooperation Activities in the Field of Defence)

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai diLingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

12.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

14.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

16.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (Agreement On Technical Cooperation Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Argentine Republic)

17.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional

18.

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

22.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

23.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

24.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

25.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea on Forest Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea Mengenai Kerja Sama di Bidang Kehutanan)

26.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

27.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional

28.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

29.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Among The Governments Of The Participating Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On The Second Pilot Project For The Implementation Of A Regional Self Certification System(Memorandum Saling Pengertian Antar Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara  (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan)

30.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)

31.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M

32.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai

33.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

34.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

35.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat

36.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra

37.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

38.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

39.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

40.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013

41.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

42.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional

43.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

44.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment of The International Anti-Corruption Academy As An International Organization (Persetujuan Pendirian Akademi Anti Korupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional)

45.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

46.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu

47.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

48.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak

49.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate

50.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

51.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

52.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Central Pacific Ocean(Konvensi Tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah)

53.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

54.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

55.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

56.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

57.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketlga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

58.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara

59.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mendudukl Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

60.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

61.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

62.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

63.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

64.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

65.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

66.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

67.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

68.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

69.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

70.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

71.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

72.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional

73.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara

74.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut

75.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

76.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

77.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

78.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional

79.

Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya