File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 1995
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

2.

Peraturan Pemerintah No. 02 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

3.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi

4.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya

5.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

6.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Perlindungan Tanaman

7.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

8.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan

9.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

10.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990

11.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

12.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

13.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tentang Izin Usaha Industri

14.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang

15.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

16.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya

17.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 Ke Tahun Anggaran 1995/96

18.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

19.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum

20.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995

21.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

22.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

23.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

24.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik

25.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang

26.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia

27.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

28.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang dan Bandung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

29.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Komisi Banding Paten

30.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Komisi Banding Merek

31.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

32.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

33.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya

34.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

35.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

36.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

37.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

38.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tentang Angkutan Udara

39.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

40.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

41.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

42.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Pembenihan Tanaman

43.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

44.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU