File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 1996
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

2.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)

3.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir

4.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya

5.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I

6.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II

7.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III

8.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV

9.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V

10.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VI

11.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII

12.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII

13.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX

14.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI-XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X

15.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XX dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV-XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI

16.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII

17.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII

18.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

19.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

20.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan

21.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan

22.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Penindakan di Bidang Cukai

23.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai

24.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai

25.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

26.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

27.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

28.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

29.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Flores Timur Dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

30.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong

31.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tenaga Kesehatan

32.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

33.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan

34.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988

35.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996

36.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 ke Tahun Anggaran 1996/1997

37.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

38.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Pembentukan 16 (Enambelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

39.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

40.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

41.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

42.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Poso dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

43.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

44.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu

45.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual di Bursa Efek

46.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

47.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

48.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)  Industri Sandang II

49.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

50.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

51.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

52.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

53.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

54.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

55.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

56.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri

57.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

58.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

59.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum

60.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pos Indonesia

61.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

62.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara

63.

Peraturan Pemerintah No. 64 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

64.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tentang Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

65.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

66.

Peraturan Pemerintah No. 67 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

67.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

68.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

69.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tentang Kepelabuhanan

70.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Kebandarudaraan

71.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri

72.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan

73.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996

74.

Peraturan Pemerintah No.02 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya