File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 1997
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

2.

Peraturan Pemerintah No. 02 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

3.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya

4.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma

5.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai

6.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993

7.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

8.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga

9.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya

10.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Bentuk PT Merpati Nusantara Airlines Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

11.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia III

12.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional

13.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Industri Sandang II

14.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

15.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

16.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tentang Waralaba

17.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

18.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang

19.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Pajak Daerah

20.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tentang Retribusi Daerah

21.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

22.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

23.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 Ke Tahun Anggaran 1997/1998

24.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Pendaftaran Tanah

25.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

26.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

27.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

28.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

29.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap

30.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

31.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

32.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

33.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

34.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tentang Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

35.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat

36.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

37.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tentang Pembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya

38.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani

39.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia

40.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

41.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996

42.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor

43.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

44.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Kemitraan

45.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

46.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya

47.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

48.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya