File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 1999
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

2.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

3.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka

4.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

5.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

6.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya

7.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham

8.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga

9.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

10.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

11.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

12.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

13.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sindenreng, Rappang, Wajo, Luwu, Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

14.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Dl Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

15.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter

16.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri

17.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

18.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

19.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

20.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Pembelian Saham Bank Umum

21.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

22.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

23.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk., PT Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Bali Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk. , PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

24.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu,Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

25.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya

26.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) Di Bidang Perbankan

27.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

28.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri

29.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

30.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

31.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tlngkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku

32.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tlngkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

33.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

34.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

35.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

36.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri

37.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

38.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Pendidikan Tinggi

39.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

40.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

41.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara

42.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa

43.

Peraturan Pemerintah No. 67 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa

44.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

45.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

46.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu

47.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

48.

Peraturan Pemerintah No. 95 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

49.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU