File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 2000
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

2.

Peraturan Pemerintah No. 02 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam

3.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

4.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam

5.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

6.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)

7.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tentang Kepelautan

8.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama

9.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

10.

Peraturan Pemerintah No. 100 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

11.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

12.

Peraturan Pemerintah No. 102 Tentang Standardisasi Nasional

13.

Peraturan Pemerintah No. 103 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

14.

Peraturan Pemerintah No. 104 Tentang Dana Perimbangan

15.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

16.

Peraturan Pemerintah No. 106 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekosentrasi Dan Tugas Pembantuan

17.

Peraturan Pemerintah No. 107 Tentang Pinjaman Daerah

18.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

19.

Peraturan Pemerintah No. 109 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

20.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Leces

21.

Peraturan Pemerintah No. 110 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

22.

Peraturan Pemerintah No. 111 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat

23.

Peraturan Pemerintah No. 112 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

24.

Peraturan Pemerintah No. 114 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

25.

Peraturan Pemerintah No. 116 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta

26.

Peraturan Pemerintah No. 117 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta

27.

Peraturan Pemerintah No. 118 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

28.

Peraturan Pemerintah No. 119 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung

29.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Pencarian dan Pertolongan

30.

Peraturan Pemerintah No. 120 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang

31.

Peraturan Pemerintah No. 122 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang

32.

Peraturan Pemerintah No. 123 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang

33.

Peraturan Pemerintah No. 125 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

34.

Peraturan Pemerintah No. 126 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

35.

Peraturan Pemerintah No. 127 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta

36.

Peraturan Pemerintah No. 128 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta

37.

Peraturan Pemerintah No. 129 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

38.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atau Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum

39.

Peraturan Pemerintah No. 130 Tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil

40.

Peraturan Pemerintah No. 131 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

41.

Peraturan Pemerintah No. 132 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian

42.

Peraturan Pemerintah No. 134 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

43.

Peraturan Pemerintah No. 135 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

44.

Peraturan Pemerintah No. 136 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

45.

Peraturan Pemerintah No. 137 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

46.

Peraturan Pemerintah No. 138 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

47.

Peraturan Pemerintah No. 139 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

48.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

49.

Peraturan Pemerintah No. 140 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

50.

Peraturan Pemerintah No. 141 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan

51.

Peraturan Pemerintah No. 142 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan

52.

Peraturan Pemerintah No. 143 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

53.

Peraturan Pemerintah No. 144 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

54.

Peraturan Pemerintah No. 145 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

55.

Peraturan Pemerintah No. 146 Tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

56.

Peraturan Pemerintah No. 147 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

57.

Peraturan Pemerintah No. 148 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

58.

Peraturan Pemerintah No. 149 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua

59.

Peraturan Pemerintah No. 150 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

60.

Peraturan Pemerintah No. 152 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara

61.

Peraturan Pemerintah No. 154 Tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara

62.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum

63.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

64.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Konservasi Energi Abadi (PT Koneba)

65.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk.

66.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

67.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

68.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

69.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

70.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

71.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama

72.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat

73.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

74.

Peraturan Pemerintah No. 85 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya

75.

Peraturan Pemerintah No. 86 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

76.

Peraturan Pemerintah No. 88 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

77.

Peraturan Pemerintah No. 89 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000

78.

Peraturan Pemerintah No. 90 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

79.

Peraturan Pemerintah No. 91 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

80.

Peraturan Pemerintah No. 92 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

81.

Peraturan Pemerintah No. 95 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

82.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

83.

Peraturan Pemerintah No. 97 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

84.

Peraturan Pemerintah No. 98 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

85.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU