File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 2003
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.

Peraturan Pemerintah No. 02 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

4.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja

5.

Peraturan Pemerintah No. 05 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

6.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

7.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

8.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

9.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

10.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia

11.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001

12.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

13.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

14.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

15.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998

16.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Asuransi Jiwasraya

17.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Jasa Raharja

18.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara

19.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

20.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tentang Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

21.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

22.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga Dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pantja Niaga Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga

23.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

24.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

25.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Pembangunan Indonesia Sebelum Menggabungkan Diri Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

26.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

27.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

28.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun

29.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton

30.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

31.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

32.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa

33.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone

34.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

35.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

36.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

37.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan

38.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

39.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

40.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum)Pengangkutan Penumpang Djakarta

41.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Y Ang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

42.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan

43.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

44.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan

45.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Bank Rakyat Indonesia

46.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia

47.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

48.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia II

49.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia

50.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

51.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

52.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

53.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara

54.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

55.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Gas Negara

56.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

57.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

58.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

59.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

60.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

61.

Peraturan Pemerintah No. 64 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya