File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 2007
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah - Daerah Tertentu

2.

Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

3.

Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

4.

Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan

5.

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

6.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

7.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah

8.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 8 Thn 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama

10.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 

11.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

12.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

13.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

14.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

15.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

16.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

17.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan

18.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

19.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh

20.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

21.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa

22.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Provinsi Papua Barat

23.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

24.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim dan/Atau Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

25.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

26.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 10 Thn 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

27.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 14 Thn 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

28.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No.12 Thn 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

29.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2007 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 

30.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.09 Thn 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

31.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

32.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

33.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

34.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

35.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No.48 Thn 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS

36.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2007 Tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT BNI Tbk

37.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS

38.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis

39.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

40.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2007 Tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI

41.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

42.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

43.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

44.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Konversi Sumber Daya Ikan

45.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional

46.

Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

47.

Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

48.

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

49.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

50.

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah

51.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

52.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 06 Tahun. 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No.28 Tahun. 2007

53.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Usaha Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

54.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU