File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 2016
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah  Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum(Perum)Pembangunan Perumahan Nasional

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Infrastructure Investment Bank

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

24.

Peraturan Pemerintah Nomr 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

25.

Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya