File Undang-Undang Kategori Peraturan Pemerintah Tahun 2013
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara I

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara II

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara III

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IX

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara XII

16.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu

20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

22.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

23.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

24.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

25.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

26.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua  Anggota Kepolisian  Negara Republik Indonesia

27.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

28.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

29.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan

30.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja

31.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT KERTAS LECES

32.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT KERTAS PADALARANG

33.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT KERTAS PADALARANG

34.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT PRIMISSIMA

35.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT SEMEN BATURAJA

36.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

37.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

38.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

39.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

40.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

41.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

42.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

43.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

44.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

45.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

46.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction and Development

47.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector

48.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development

49.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan

50.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

51.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme KerjaLembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

52.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif

53.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi

54.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

55.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri

56.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung

57.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor

58.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada

59.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia

60.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur

61.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

62.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

63.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta

64.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa

65.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

66.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

67.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

68.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

69.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

70.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

71.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

72.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

73.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

74.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

75.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

76.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

77.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

78.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

79.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

80.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

81.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Karya

82.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank

83.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank for Reconstruction and Development

84.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation for the Development of the Private Sector

85.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development

86.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation

87.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada ASEAN Infrastructure Fund

88.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU
Loading the Player...
Video Lainnya