Topik Utama

Inpres 4 Tahun 2011
01 Nopember 2011 14:33:32 / robbie / dibaca: 10421 kali / Kat:

Amanah bagi BPKP untuk Memperkuat Akuntabilitas Keuangan Negara

Bagi BPKP, awal Tahun 2011 dibuka dengan mendapat amanah baru untuk memperkuat kualitas akuntabilitas keuangan negara.

 

Pada tanggal 17 Februari 2011 Presiden menerbitkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2011 tentang  Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

 

Inpres tersebut berisi instruksi untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara melalui intensifikasi peran APIP dan penyelenggaraan SPIP serta koordinasi antar instansi.


Kepada BPKP, Presiden memberi tugas untuk melakukan:

  1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola;
  2. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran;
  3.  Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini;
  4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadual dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah

Tentunya bukan tanpa alasan yang kuat Presiden mengeluarkan instruksi ini. Setelah sekian lama Pemerintah berupaya membangun pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel, namun masih sering dijumpai kondisi-kondisi yang belum sesuai harapan.

Salah satu hal yang masih terjadi adalah rendahnya penyerapan anggaran oleh Kementerian/ Lembaga. Permasalahan ini masih menjadi topik hangat
di berbagai media massa sepanjang tahun 2010. Permasalahan lain adalah masih banyaknya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang belum
mendapat opini WTP, atau setidaknya WDP dari BPK-RI. Hasil terakhir, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009, dari 358 LKPD,
yang mendapat WTP baru 14 LKPD atau 4 persen.  Presiden SBY sendiri sudah menargetkan LKPP mendapat opini WTP dari BPK-RI pada tahun 2012.
Selain itu hingga saat ini masih terdapat program-program strategis nasional yang belum mencapai atau terancam tidak tercapai sasarannya. Salah satu contoh, peningkatan harga minyak dapat mengancam upaya Pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program diversifikasi minyak menjadi gas dengan pembagian tagung gas kepada masyarakat hingga saat ini juga belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Demikian juga dengan yang lainnya seperti pendidikan atau kesehatan.

Selain itu hingga saat ini masih terdapat program-program strategis nasional yang belum mencapai atau terancam tidak tercapai sasarannya. Salah satu contoh, peningkatan harga minyak dapat mengancam upaya Pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.




Share