• Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Ruang lingkup layanan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan yang digunakan untuk mendukung tindakan ligitasi.

Mitra yang pernah bekerjasama adalah Kejaksaan dan Kepolisian.

• Audit Investigatif

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan ligitasi dan/ atau tindakan korektif manajemen.

Mitra yang pernah bekerjasama adalah Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten/ Kota

• Audit Eskalasi Harga

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji bukti-bukti terkait dengan permintaan penyesuaian harga pada suatu kegiatan untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi obyek penugasan untuk mengambil keputusan penyesuaian harga.

Mitra yang pernah bekerjasama adalahDinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Kabupaten

• Audit Investigatif Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji bukti-bukti terkait dengan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan untuk memperoleh simpulan yag mendukung tindakan mediasi dalam penyelesaian permasalahan.

Mitra yang pernah bekerjasama adalahPemerintah Kabupaten/ Kota

• Audit Klaim

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji bukti-bukti terkait dengan klaim/tuntutan pihak ketiga untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi obyek penugasan untuk mengambil keputusan penyelesaian klaim/ tuntutan.

Mitra kerja yang pernah bekerjasama adalah Dinas Pekerjaan Umum

• Fraud Control Plan (FCP)

Ruang lingkup layanan adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalianintern pada setiap obyek penugasan.

Mitra kerja yang pernah bekerjasama adalah Pemerintah Kabupaten / Kota.

• Pemberian Keterangan Ahli (PKA)

Ruang lingkup layanan adalah memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus yang menurut penyidik telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan/ atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi Penyidik dan/ atau Hakim.

Mitra kerja yang pernah bekerjasama adalah Kejaksaan dan Kepolisian.