Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Tugas Pokok dan Fungsi

TUPOKSI


Menyelenggarakan sebagian tugas BPKP Pusat di daerah dengan kewenangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

KEPALA PERWAKILAN
Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyaiapan rencana dan program kerja pengawasan
  2. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara
  3. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah atas permintaan daerah,
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah,
  5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
  6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
  7. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan kontrak kerja sama, basan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, Kontraktor Bagi hasil dan kontrak kerja sama, Badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pada Instansi Penyidik dan Instansi Pemerintah Lainnya.
  10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan
  11. Pelaksanaan administrasi.



BAGIAN TATA USAHA
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Sebagai penunjang kegiatan pengawasan, Bagian Tata Usaha terdiri dari Suib Bagian yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

  1. Subbag Program dan Pelaporan, mendukung kegiatan pengawasan melalui:
    • Implememtasi system informasi perencanaan untuk monitoring realisasi Rencana Kerja Tahunan
    • Monitoring pelaporan hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
    • Melakukan Review Persiapan Penugasan
    • Implementasi SIM-HP untuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan
  2. Subbag Keuangan, mendukung kegiatan pengawasan melalui:
    • Perencanaan anggaran melaui Anggaran Berbasis Kinerja
    • Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    • Pengelolaan Keuangan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
  3. Subbag Umum, mendukung kegiatan pengawasan melalui:
    • Pengelolaan Inventaris Kantor dengan implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
    • Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor
  4. Subbag Kepegawaian, mendukung kegiatan pengawasan melalui:
    • Peningkatan kemampuan SDM dengan mengirimkan pegawai ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP
    • Pengeloaan Administrasi Kepegawaian
    • Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah (APIP)



BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan.

BIDANG AKUNTAN NEGARA
Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

BIDANG INVESTIGASI
Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Share   
PROFIL
Kata Pengantar
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
SDM
Visi dan Misi
PERAN DAN KEGIATAN
Peran BPKP
Program dan Kegiatan
PRODUK LAYANAN
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
LAPORAN KEUANGAN
Neraca
Laporan Realisasi Anggaran
Daftar Aset
PROGRAM & KEGIATAN
Rencana Kegiatan
Capaian Kegiatan
Agenda Penting
Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan
KONTAK
Kontak Kami
Situs Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

KANTOR PERWAKILAN

BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto
Km. 5,5 Medan 20122
Telp. (061) 847 4847
Fax. (061) 847 2842
Email : sumut@bpkp.go.id


 

silahkan klik gambar diatas untuk informasi selengkapnya

 

 

 

 

 

 

 


 

LAKIP 2013 RENSTRA 2010-2014 LAPKEU 2013