Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugasdan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor Perwakilan BPKP disetiap Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan,

Perwakilan BPKP  bertugas:

  1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara;
  3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan kepala daerah;
  4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada wilayah kerjanya; dan
  5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

  1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
  2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangan dibiayai oleh anggaran negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiyaan keuangan negara/daerah;
  6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
  7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
  8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuain Harga, audit klaim, audit investigatifterhadap kasus-kasus penyimpangan yang Berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian Keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan Korupsi;
  9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggara pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
  10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaran sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang ada didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
  11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
  13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaran akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
  14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi perwakilan BPKP

Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Disamping itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terakhir dalam rangka, meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraaan rakyat, telah diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem pengendalian Intern dan Keandalan penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.


Share   
PROFIL
Kata Pengantar
Tugas, Fungsi dan Wewenang
Struktur Organisasi
SDM
Visi dan Misi
PERAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Peran BPKP
Perjanjian Kinerja
PRODUK LAYANAN
Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Korwas Akuntan Negara
Korwas Investigasi
Korwas Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
Korwas P3 APIP
PROGRAM & KEGIATAN
Rencana Kerja Tahunan
Capaian Kinerja
SITUS LAMAN TERKAIT
Facebook/Jejaring Sosial BPKP Sumatera Utara
PELAYANAN PUBLIK
Laporan Keuangan
Laporan BMN

KONTAK: Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Jl. Jend.l Gatot Subroto, Km.5,5 Medan 20122
Telp. (061) 847 4847, Fax. (061) 847 2842
Email : sumut@bpkp.go.id

Download (Klik gambar yg diinginkan)

 

 

 


 

   
  RENSTRA 2015-2019   LAKIP 2017