Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Artikel

PEMKAB. LABUHAN BATU RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI DAERAH BERKINERJA BAIK DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2009


 

Rasa syukur Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu atas perolehan anugrah penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai Daerah Berprestasi dari Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Hasban Ritonga serta segenap jajaran komponen Pemerintah Daerah, mengucapkan rasa syukur dengan adanya suatu prestasi yang diperoleh dalam bentuk “Sertifikat Daerah Berprestasi” dan Dana Insetif sebesar Rp 19,1 milyar dari Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 420/KMK.07/2009 tanggal 30 Oktober 2009, tentang Penetapan Daerah-Daerah Berprestasi Tahun 2009, yang diterima langsung oleh Bupati Labuhanbatu H.T.Milwan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2009 di Jakarta.

Penetapan Daerah-Daerah Berprestasi sebagaimana dimaksud didasarkan pada kriteria kinerja keuangan serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dengan tujuan agar daerah berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan, menyampaikan perda APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, memacu kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di atas rata-rata kenaikan PAD nasional, serta daerah dengan kapasitas fiscal dibawah rata-rata nasional namun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di atas rata-rata nasional, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan nasional, dan dapat mengurangi pengangguran di atas rata-rata pengurangan pengangguran nasional, dan memiliki inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional.

Hasban Ritonga menerangkan bahwa prestasi yang didapat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh SKPD dan segenap lapisan masyarakat, adanya komitmen antara pihak legislatif dan eksekutif untuk bekerjasama membangun Daerah Labuhanbatu.

Strategi yang diprioritaskan melalui pembuatan Perda yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program yang ada telah mengatur kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, diantaranya pelayanan kesehatan dengan memberlakukan perobatan secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Labuhanbatu tanpa terkecuali, juga adanya program bedah rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan para tokoh masyarakat, serta pihak swasta secara suka rela membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan asri. Hasban Ritonga sangat berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang selama ini telah memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan Pemda Labuhanbatu seperti halnya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan MoU yang telah dilakukan dapat memberikan suatu pembelajaran dalam bentuk upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penyusunan Sistim Informasi Keuangan Pemkab Labuhanbatu.

(Iwan Setiawan - Humas Sumut)





PEMKAB. SIMALUNGUN RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI DAERAH BERKINERJA BAIK DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2009


 

Penghargaan Menteri Keuangan Pada Kabupaten Simalungun dan Kerjasama Dengan BPKP Dalam Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pemerintah pada tahun 2010 akan memberikan Dana Insentif kepada 9 (Sembilan) daerah provinsi dan 45 (empat puluh lima) daerah kabupaten yang berprestasi. Dana insentif yang akan diberikan berkisar antara 18 miliar sampai dengan Rp 38 miliar tiap daerahnya. Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang menerima penghargaan tersebut. Bobot penilaian bagi daerah berprestasi didasarkan pada criteria Kinerja Keuangan serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. Dalam Kriteria Kinerja Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara ikut serta dengan adanya MOU Tahun 2006 dalam upaya (effort) peningkatan kualitas LKPD dalam perolehan opini dari BPK. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa asistensi atau bimbingan teknis dalam penyusunan LKPD dengan menggunakan aplikasi SIMDA V21 dan konsultasi berupa usaha-usahanya yang sebaiknya dilakukan dalam terwujudnya clean government dan good governance. Sehubungan dengan perolehan penghargaan ini Tim Humas Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dari Mulai Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur serta Kepala Dinas Pendapatan, Aset dan Keuangan Kabupaten Simalungun. Semua pihak merasa sangat terbantu dengan adanya Bimbingan Teknis yang telah diberikan selama ini oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Perkembangan Kerjasama Pengelolaan Keuangan Daerah

Kerjasama dengan BPKP diawali dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemkab. Simalungun dengna BPKP Perwakilan Sumatera Utara tanggal 20 Juli 2006.

Pada tahun 2007, Pemkab. Simalungun mulai mengimplemtasikan Permendagri 13 Tahun 2006. Pada tahun tersebut kerjasama yang dilakukan adalah : asistensi Penyusunan LKPD TA 2006 yang masih menggunakan Permendagri 29 Tahun 2002, Bimbingan Teknis berkaitan dengan implementasi Permendagri 13 Tahun 2006 dan juga asistensi penyusunan aturan-aturan hokum yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah sehubungan implementasi permendagri 13 tahun 2006 berupa asistensi penyusunan Perda Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntasi Keuangan Daerah dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah. Pada pertengahan tahun 2007, dilakukan kerjasama berupa asistensi penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA_KEUANGAN Versi 2.1 dengan cara menginput data-data keuangan yang dihasilkan secara manual (sebatas program excel) kedalam SIMDA Versi 2.1 sehingga diperoleh formulir-formulir administrasi keuangan daerah secara terkomputerisasi berupa register-register, buku-buku dan laporan-laporan. Pada tahun ini juga dilakukan kerjasama berupa asistensi Penyusunan RAPBD TA 2008 dengan aplikasi SIMDA Versi 2.1.

(Denny Roy, Amd - Humas Sumut)


Share   

 

 


 

     
  RENSTRA 2020-2024