Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

MoU Perwakilan BPKP Prov. Sumut dengan Mitra Kerja

Bidang Akuntan Negara

NO. NAMA BUMN/BUMD NO. & TANGGAL MOU PERIHAL MASA BERLAKU MOU
         
1 PT. Pelindo I (Persero) No. UM.58/26/8/PI-2007 Asistensi Pengembangan dan Penerapan Tata Kelola Perusahaaan Ynag Baik (GCG) dan Jasa Manajemen Lainnya pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Sesuai Kebutuhan PT. Pelindo I (Persero)
    No. S-2998/PW02/4/2007 (Tanpa Batas)
    Tgl. 27 September 2007  
         
2 PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) MoU-3973/PW02/4/2010 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 15 Agustus 2012
    II.0/MoU/4/2010 Di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara II (Persero)  
    16-08-2010  
         
3 PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) MoU-2215/PW02/1/2010 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 16 Agustus 2012
    No. 04.01/MoU/01/VIII/2010 Di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)  
       
         
4 PT. Perkebunan Sumatera Utara MoU-4111/PW02/4/2010 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 24 Agustus 2012
    1276/DIP-IP/PT-PSU/2010 Di Lingkungan PT Perkebunan Sumatera Utara  
    25-08-2010    
         
5 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) 3.00/SPJ/25/2010 Pengembangan, Penerapan dan Penguatan Good Corporate Gocernance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) 27 Oktober 2013
    MoU-5423/PW02/4/2010  
    27-10-2010  
         
6 PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar MoU-3064/PW02/4/2011 Penerapan Tata Kelola perusahaan Yang Baik 06 Juni 2014
    700/0905/VI/PAM ( Good Corporate Governance)  
    07-06-2011    
         
7 PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Mou-4095/PW02/4/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 28 Juli 2015
    07/SPJN/DIR/2011    
    29-07-2011    

 

Bidang Investigasi

NO. NAMA BUMN/BUMD NO. & TANGGAL MOU PERIHAL MASA BERLAKU MOU
         
1 Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kepolisian Daerah Sumut KEP-101/N.2/FIP/06/2008 Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TPK termasuk Dana Non Budgeter  
    B/01/VI/2008    
    KEP-2032/PW02/5/2008    
    Tanggal 27 Juni 2008    

 

Bidang APD

NO URUT NAMA PEMDA MOU
NOMOR TANGGAL JUDUL MOU RUANG LINGKUP MASA BERLAKU
1 2 3 4 5 6 7
             
1 Provinsi Sumatera Utara 700/2169/2007
MOU-421/K/PW02/2007
20 April 2007 Nota Kesepakatan Bersama tentang Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pendampingan dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yg Baik, Pendampingan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yg Baik, Asistensi dalam Implementasi SAKIP, Asistensi dan Bimtek dalam Pengembangan Simda, Evaluasi atas Kebijakan Pemda, Bimtek, Pelatihan dan Sinerji dlm Pengawasan, Bimtek dan Konsultasi dlm Perencanaa, Pelaksanaan dan Supervisi Program Pembangunan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Diklat SDM Aparatur, Asistensi di Bidang Lainnya yg dianggap perlu 20 April 2010
2 Medan 100/3926
MOU-1352/PW02/3/2011
4 Maret 2011 Nota Kesepahaman dalam Pengembangan Manajemen Pemerintahan Kota Medan Inventarisasi BMD, Penyusunan Neraca Keuangan Daerah, Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan AKIP, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah, Bidang Manajemen Lainnya 2015
3 Binjai - 11 Maret 2002 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah Kota Binjai untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Binjai dalam rangka terviptanya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) di Kota Binjai Tanpa Jangka Waktu
4 Tebing Tinggi - 20 Oktober 2003 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Pengembangan SAKD, Pengembangan SAKIP, Pengembangan SDM yg Profesional, Pengembangan Manajemen Lainnya Tanpa Jangka Waktu
5 Pematang Siantar 061/26/2007
S-179/PW02/3/2007
24 Januari 2007 Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan SAKD, Pengembangan SAKIP, Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tanpa Jangka Waktu
6 Tanjung Balai S-6732/PW02/3/2003
119/9010/2003
11 September 2003 Naskah Kerjasama Operasional Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
7 Padang Sidimpuan 134.4/108/2011
MOU-1855/PW02/3/2011
10 Januari 2011 Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Penerapan tata kelola pemerintahan yg baik, tata kelola BUMD yg baik, implementasi SPIP, SAKIP, Asistensi dan bimtek dalam pengembangan SAKIP, SIMDA, evaluasi atas Kebijakan Pemda, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Bidang Manajemen lainnya 3 tahun sejak tgl 10 januari 2011
8 Sibolga - 18 Juli 2002 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
9 Gunung Sitoli 700/459/ITKOT/2011
MOU-4088/PW02/3/2011
28 Juli 2011 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Bidang Manajemen lainnya 3 Tahun
10 Langkat - 28 Agustus 2002 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
11 Deliserdang - 25 Januari 2005 Memorandum Kesepakatan tentang Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pengembangan SAKD, Pengembangan SAKIP, Pengembangan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tanpa Jangka Waktu
12 Serdang Bedagai - 12 Juni 2006 Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagait dalam rangka terciptanya Kepemerintahan yg baik (Good Governance) di Kabupaten Serdang Bedagai Tanpa Jangka Waktu
13 Karo - Oktober 2001 Nota Kesepahaman dalam Pengembangan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Karo Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
14 Dairi - 3 April 2002 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
15 Pakpak Bharat - 30 Agustus 2004 Naskah Kerjasama Operasional Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka terciptanya Kepemerintahan yg baik (Good Governance) di Kabupaten Pakpak Bharat Tanpa Jangka Waktu
16 Asahan 900/5284
MOU-4042/PW02/3/2011
22 Juli 2011 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD 3 tahun
17 Labuhan Batu - 23 Oktober 2003 Naskah Kerjasama Operasional Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
18 Simalungun - 20 Juli 2006 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah, Bidang Manajemen Lainnya Tanpa Jangka Waktu
19 Toba Samosir - 17 April 2002 Naskah Kerjasama Operasional Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan SAKD, Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan AKIP, Pendidkan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Tanpa Jangka Waktu
20 Samosir - 21 November 2005 Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka terciptanya Kepemerintahan yg baik (Good Governance) di Kabupaten Samosir Tanpa Jangka Waktu
21 Tapanuli Utara 331/BPKKD/III/2007
PRJ-733/PW.02/3/2007
1 Maret 2007 Nota Kesepahaman dalam rangka Pengembangan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah  Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka terciptanya Kepemerintahan yg baik (Good Governance) Tanpa Jangka Waktu
22 Humbang Hasundutan 795/BPKD/VIII/2008
MOU-3048/PW02/3/2008
8 Agustus 2008 Memorandum Kesepakatan tentang Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pengembangan SAKD, Pengembangan SAKIP, Pengembangan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah 8 Agustus 2009
23 Tapanuli Tengah - 10 Juli 2006 Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
24 Tapanuli Selatan 900/827/2009
S-0395/PW02/3/2009
5 Februari 2009 Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
25 Mandailing Natal S-6735/PW02/2/2003
119/1807/DISPENDA/2003
11 September 2003 Naskah Kerjasama Operasional Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah Optimalisasi Penerimaan Negara di bidang Perpajakan dan Sumber Penerimaan Negara/Daerah lainnya yang mempunyai dampak terhadap peningkatan penerimaan Kabupaten Mandailing Natal Tanpa Jangka Waktu
26 Nias - 15 Oktober 2003 Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Optimalisasi PAD, Peningkatan Kinerja BUMD, Pengembangan SAKIP, Penyusunan dan Pengembangan SAKD, Inventarisasi BMD, Bidang Manajemen lainnya Tanpa Jangka Waktu
27 Nias Barat - - - -  
28 Nias Selatan 904/1646/2007
PRJ-1302/PW02/03/2007
1 Mei 2007 Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan SAKD, Pengembangan SAKIP, Optimalisasi Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pengembangan Kapasitas SDM dalam Manajemen Keuangan Daerah Tanpa Jangka Waktu
29 Nias Utara 094/303/2011
MOU-4388/PW02/3/2011
8 Agustus 2011 Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan SAKD, Pengembangan SAKIP, Optimalisasi Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pengembangan Kapasitas SDM dalam Manajemen Keuangan Daerah 3 Tahun
30 Batubara 900/0622/2009
MOU-411/PW02/3/2009
6 Februari 2009 Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan SAKIP, Pengembangan SAKD, Fasilitasi Penyusunan Manual SAKD, Penyusunan Produk-Produk Hukum di Bidang Keuangan Daerah dan Penerapan SAP, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah, Bantuan Teknis Audit/Bantuan Audit 31 Desember 2013
31 Padang Lawas 903/103/KPTS/2010 22 Maret 2010 Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan SAKIP, Pengembangan SIMDA, Pengembangan SPIP, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemda, Bantuan Teknis 22 Maret 2015
32 Padang Lawas Utara 900/2618/2010
MOU-3864/PW02/3/2010
10 Agustus 2010 Nota Kesepakatan tentang Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengembangan SAKIP, Pengembangan SIMDA, Fasilitasi dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good public governance), Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengembangan SPIP, Penyusunan Produk-Produk Hukum di Bidang Keuangan Daerah dan Penerapan SAP, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah, yang dianggap perlu 10 Agustus 2013
33 Labuhan Batu Utara - - - -  
34 Labuhan Batu Selatan 900/1188/DPPKAD/2009
S-102a/MOU/PW.02/3/2009
11 Agustus 2009 Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Pengembangan SAKIP, Pengembangan SAKD dan Implementasi Simda V 21, Fasilitasi Penyusunan Manual SAKD, Penyusunan Produk-Produk Hukum di Bidang Keuangan Daerah dan Penerapan SAP, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah, Pembinaan SPIP Tanpa Jangka Waktu

 


Share   

 

 


 

     
  RENSTRA 2020-2024