MoU tidak sebatas seremonial di atas kertas semata

Dalam sambutan tersebut Kepala BPKP mengatakan bahwa MoU ini merupakan kelanjutan dari MoU  sebelumnya. Kepala BPKP juga menyampaikan peran strategis yang diemban BPKP saat ini yaitu Kepala BPKP (ex officio) sebagai Ketua Tim Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi Nasional dan sebagai Wakil Ketua Tim Evaluasi, Pengawasan, dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPPA). Selain itu juga disampaikan bahwa saat ini BPKP bersama-sama dengan KPK, Menteri Negara PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, dan Lembaga Negara Ombudsman tengah melakukan upaya sistematis untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, dengan peran-peran yang dimiliki oleh BPKP tersebut, sebagai follow up dari MoU di atas, diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melalui kerja sama pemberian konsultansi dan asurans guna meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah menuju terwujudnya Good Goverance dan Clean Government di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kepala BPKP juga mengharapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menerapkan wilayah tertib administrasi (WTA) sehingga opini atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi suatu hal yang wajar dicapai.

Sementara itu dalam sambutannya, Plt. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho, menyambut gembira penandatanganan MoU ini dan menyampaikan apresiasi kepada BPKP khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara karena setelah berkoordinasi, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2009-2010 sudah mengalami peningkatan dari tahun 2008 yaitu dari opini disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian (WDP).

Pada sambutan tersebut Plt. Gubernur Sumatera Utara juga meminta kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Plt. Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk terus berkoordinasi dengan pihak Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan pengawalan maupun supervisi penyusunan dan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011yang diharapkan dapat diserahkan kepada BPK pada akhir Februari 2012 ini.

Pada acara yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara,Ardan Adiperdana, Kepala Pewakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Mohammad Yusup dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera ditampilkan Mars Reformasi Birokasi oleh Kelompok Paduan Suara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Mars ini merupakan hasil karya Jantip Panggabean, PFA pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utaradan dengan lirik digubah oleh Mohammad Yusup, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Penampilan paduan suara dalam membawakan lagu tersebutmendapat sambutan meriah dari seluruh undangan yang hadir. Kepala BPKP bahkan berencana akan menyampaikan Mars Reformasi Birokasi kepada Menteri Negara PAN dan RB karena menurut beliau lagu ini dapat memberikan semangat untuk melakukan perubahan menuju tata pemerintahanyang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritastinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negarasesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi.

Acara ini dihadiri juga oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Plt. Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Bupati/Walikota se-Sumatera Utara, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan para pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

(Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara)

Berita Terkait

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mohammad Yusup,Ak.,M.E.,C.F.E didampingi Kepala Bidang…
17 April 2012 10:50:21 / sumut / dibaca: 185 kali
Bupati Merasa Berdosa Jika Opini Disclaimer Terulang

Bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada Hari Selasa, tanggal…
11 April 2012 11:09:46 / sumut / dibaca: 170 kali
MoU BPKP-Pemkab Tapanuli Selatan dan Sosialisasi SPIP

Dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan manajemen pemerintah daerah,…
02 Maret 2012 19:16:24 / sumut / dibaca: 255 kali
Rata-rata SiLPA Pemda pertahun melebihi angka Rp 50 T

Hal ini disampaikan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, dalam…
30 Januari 2012 11:15:45 / sumut / dibaca: 269 kali
MoU BPKP – NIAS – LABUHANBATU

Dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Pemerintah…