Workshop Membangun Tata Kelola Kawasan Industri Sei Mangkei

Workshop ini dihadiri oleh Direksi PTPN II, PTPN III, PTPN IV, PT Pelindo I, PT KAI, Ketua DPRD Simalungun dan Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara.

Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) merupakan salah satu kawasan yang diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus dan termasuk dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). KISMK juga merupakan aset untuk pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing sehingga akhirnya akan berpengaruh pada kinerja Badan Usaha tersebut.
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara dalam paparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) agar memperhatikan sembilan arahan Presiden RI, antara lain: tidak boleh ada hambatan apapun dalam merelealisasikan implementasi MP3EI, proyek yang termasuk dalam MP3EI harus direalisasikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, pejabat terkait melakukan sosialisasi MP3EI ke seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut Ardan Adiperdana mengatakan bahwa dengan  tata kelola yang baik diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan KISMK secara profesional dan mandiri, terciptanya pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang kelapa sawit.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan KISMK masih dijumpai beberapa hambatan yang perlu dicarikan solusi segera kepada berbagai pihak. Hambatan dalam pembangunan KISMK tersebut antara lain alih fungsi lahan KISMK dari HGU menjadi HPL, percepatan pembangunan infrastruktur di luar KISMK menuju Pelabuhan Kuala Tanjung . Hal ini penting bagi investor untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan lahan. Apabila hal ini tidak segera ditangani, harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dapat terhambat. Dampaknya upaya untuk menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal. Untuk itu, perlu kepedulian bersama agar calon investor dan atau investor tidak membatalkan niatnya untuk berinvestasi di KISMK.

Sebagi closing statement, Mohammad Yusup menyampaikan BPKP sebagai Lembaga Auditor Internal Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan secara proaktif untuk bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya akan melakukan evaluasi atas hambatan pembangunan terhadap hambatan yang sebagaimana diuraikan di atas.

Berita Terkait

Jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi…
19 Desember 2011 11:49:06 / sumut / dibaca: 605 kali
Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan ”Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan…
07 Nopember 2011 11:59:12 / sumut / dibaca: 354 kali
Kepala Bappeda Kota Medan Appresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Pada hari Jum’at 4 November 2011, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota…
03 Nopember 2011 16:54:11 / sumut / dibaca: 505 kali
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang memohon kesediaan BPKP untuk membantu mencapai opini WTP

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mohammad Yusup mengatakan perlunya meningkatkan kualitas…
01 Nopember 2011 16:34:21 / sumut / dibaca: 488 kali
Pemerintah Kota Medan gandeng BPKP melakukan sosialisasi SPIP dan Bimbingan Teknis Satgas Tim SPIP

Walikota Medan Rahudman Harahap menyambut baik keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah…