Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

MoU BPKP – NIAS BARAT – SERGAI - TANJUNGBALAI
03 Pebruari 2012 16:49:57 / sumut / dibaca: 1678 kali / Kat: Audit

Dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pemerintah Kota Tanjungbalai sepakat melakukan kerjasama dengan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Kerjasama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga Pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut dengan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani Kamis 2 Pebruari 2012 bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Penandatangan dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mohammad Yusup, Ak., M.E., CFE dan Bupati Nias Barat,       A. Aroziduhu Gulo, SH., MH., Bupati Serdang Bedagai, H.T Erry Nuradi serta Walikota Tanjungbalai, Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum.

Adapun kegiatan yang menjadi ruang lingkup dalam ketiga MoU antara lain:

  1. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
  2. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
  3. Pengembangan dan penyelenggaraan Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bupati Nias Barat, A. Aroziduhu Gulo, SH., MH dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar BPKP memberi bimbingan dan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerjasama ini. Bupati A. Aroziduhu Gulo, SH., MH juga mengharapkan agar MoU ini bukanlah akhir dari kerjasama, tetapi merupakan awal dari kerjasama-kerjasama berikutnya antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan BPKP.

Sementara Bupati Bupati Serdang Bedagai, H.T Erry Nuradi serta Walikota Tanjungbalai, Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum, menyampaikan harapan yang senada yaitu supaya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara membimbing jajarannya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dengan baik serta diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2012.

Dalam sambutannya, Mohammad Yusup menyatakan kesiapan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk membantu ketiga Pemerintah Kabupaten dan Kota, demi tercapainya Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah yang baik.



Share      

Berita Terkait:

24 September 2014 17:46:27 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
Kepala Perwakilan BPKP Sumut Melakukan Monitoring Pembangunan Lapas
25 Agustus 2014 09:42:45 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
PDAM Perlu Solusi Komprehensif
06 Maret 2014 10:31:01 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Akan Audit Dana Community Development PT. Toba Pulp Lestari (Tbk).
19 Desember 2011 11:59:33 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP menjadi narasumber semiloka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Prov. Sumatera Utara
14 Desember 2011 19:24:39 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
INKINDO Sumatera Utara Undang BPKP Sebagai Narasumber Seminar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


 

 


 

LAKIP 2013 RENSTRA 2010-2014 LAPKEU 2013