Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

MoU BPKP – NIAS BARAT – SERGAI - TANJUNGBALAI
03 Pebruari 2012 16:49:57 / sumut / dibaca: 3029 kali / Kat: Audit

Dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pemerintah Kota Tanjungbalai sepakat melakukan kerjasama dengan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Kerjasama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga Pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut dengan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani Kamis 2 Pebruari 2012 bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Penandatangan dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mohammad Yusup, Ak., M.E., CFE dan Bupati Nias Barat,       A. Aroziduhu Gulo, SH., MH., Bupati Serdang Bedagai, H.T Erry Nuradi serta Walikota Tanjungbalai, Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum.

Adapun kegiatan yang menjadi ruang lingkup dalam ketiga MoU antara lain:

  1. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
  2. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
  3. Pengembangan dan penyelenggaraan Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bupati Nias Barat, A. Aroziduhu Gulo, SH., MH dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar BPKP memberi bimbingan dan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerjasama ini. Bupati A. Aroziduhu Gulo, SH., MH juga mengharapkan agar MoU ini bukanlah akhir dari kerjasama, tetapi merupakan awal dari kerjasama-kerjasama berikutnya antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan BPKP.

Sementara Bupati Bupati Serdang Bedagai, H.T Erry Nuradi serta Walikota Tanjungbalai, Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum, menyampaikan harapan yang senada yaitu supaya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara membimbing jajarannya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dengan baik serta diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2012.

Dalam sambutannya, Mohammad Yusup menyatakan kesiapan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk membantu ketiga Pemerintah Kabupaten dan Kota, demi tercapainya Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah yang baik.



Share      

Berita Terkait:

18 Pebruari 2016 17:15:17 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Provinsi Sumut Beri Kuliah Umum di Unimed
12 Pebruari 2016 12:17:06 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
DPRD Tobasa Konsultasikan Aset Milik Daerah ke BPKP Sumut
11 Pebruari 2016 17:09:42 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Provinsi Sumut: Sistem Pembayaran Harus Bebas dari Fraud dan Korup
13 Nopember 2015 16:32:41 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
Plt Gubernur Sumut Terima Laporan Hasil Pengawasan BPKP
03 Juli 2015 10:13:40 / sumut / dibaca: kali / Kat: Audit
Dispenda Deli Serdang Gandeng BPKP Sumut Periksa WP ABT dan BMBL


PROFIL
Kata Pengantar
Tugas, Fungsi dan Wewenang
Struktur Organisasi
SDM
Visi dan Misi
PERAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Peran BPKP
Perjanjian Kinerja
PRODUK LAYANAN
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
PROGRAM & KEGIATAN
Rencana Kerja Tahunan
Capaian Kinerja
SITUS LAMAN TERKAIT
Facebook/Jejaring Sosial BPKP Sumatera Utara

KONTAK: Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Jl. Jend.l Gatot Subroto, Km.5,5 Medan 20122
Telp. (061) 847 4847, Fax. (061) 847 2842
Email : sumut@bpkp.go.id

Download (Klik gambar yg diinginkan)

 

 

 


 

   
  RENSTRA 2015-2019   LAKIP 2015